ARUSBAWAH.CO - Angka realisasi anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 mengungkap adanya celah antara target fiskal yang ditetapkan dengan angka laporan realisasi di Kementerian Keuangan.
Di tahun pertama kepemimpinannya, Gubernur Rudy Mas'ud mencatatkan rapor yang tak sampai target dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data menunjukkan adanya defisit realisasi sebesar Rp 1,4 triliun dari target yang telah disepakati.
Berdasarkan dokumen anggaran yang dihimpun oleh tim Arus Bawah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target PAD tahun 2025 sebesar Rp 10,0 triliun.
Namun, hingga tutup buku anggaran, realisasi yang terkumpul hanya menyentuh angka Rp 8,6 triliun.
Capaian ini hanya berada di angka 86 persen, sebuah angka yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan rata-rata performa fiskal Kaltim dalam lima tahun terakhir. khususnya dalam performa pencapaian target PAD.
Data dihimpun redaksi Arusbawah.co berdasarkan angka yang muncul di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses hari ini, Rabu (01/04/2026).
Perbandingan Efektivitas: Isran 2019 vs Rudy 2025
Penelusuran terhadap tren PAD Kaltim menunjukkan pola yang kontras saat terjadi transisi kepemimpinan sebelumnya.
Pada tahun 2019, yang merupakan tahun pertama masa jabatan penuh Isran Noor, target PAD dipatok sebesar Rp 5,4 triliun.
Secara mengejutkan, realisasinya justru melampaui ekspektasi dengan angka Rp 6,5 triliun.
Artinya, pada tahun pertama Isran, terdapat surplus sebesar Rp 1,1 triliun atau setara dengan capaian 120 persen.
Sebagai informasi, Isran Noor dilantik sebagai Gubernur Kaltim pada 1 Oktober 2018, yang otomatis menjadikan 2019 sebagai tahun pertamanya menjabat sebagai kepala daerah di Bumi Etam.
Sebaliknya, di tahun pertama Rudy Mas'ud, terjadi defisit realisasi sebesar Rp 1,4 triliun.
Secara angka telanjang, realisasi Rudy Mas'ud (Rp 8,6 triliun) memang tampak lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun pertama Isran Noor pada 2019 (Rp 6,5 triliun).
Namun, secara analisis ekonomi data menunjukkan bahwa kenaikan nominal ini merupakan konsekuensi logis dari akumulasi inflasi selama enam tahun terakhir.
Kenaikan harga barang, jasa, serta penyesuaian nilai pajak kendaraan sejak 2019 secara otomatis menggelembungkan angka rupiah yang masuk ke kas daerah.
Dalam kaidah audit kinerja, keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari nominal mentah yang tergerus inflasi, melainkan pada kemampuan mencapai target yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Efektivitas Transisi: Pj Gubernur Berhasil Jaga Ritme Fiskal
Data juga ditilik di masa transisi setelah Isran Noor meletakkan jabatan pada akhir September 2023.
Kepemimpinan Kaltim saat itu dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik yang memegang kendali penuh pada tahun anggaran 2024.
Di bawah komando Pj Gubernur, PAD Kaltim juga masih mencapai target.
Meski hanya berstatus penjabat sementara, Akmal Malik berhasil menjaga ritme pendapatan daerah tetap berada di jalur hijau.
Pada tahun 2024, target PAD sebesar Rp 9,8 triliun berhasil ditembus dengan realisasi mencapai Rp 10,3 triliun.
Keberhasilan Pj Gubernur melampaui target ini menjadi bukti otentik bahwa instrumen pendapatan daerah, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sudah berada dalam posisi matang dan teruji mampu menghasilkan di atas Rp 10 triliun.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dalam kondisi sehat saat diserahkan kepada gubernur definitif terpilih.
Era Rudy Mas'ud: Target Gagal Mendarat
Tongkat estafet kepemimpinan kemudian beralih ke tangan Rudy Mas'ud yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Mewarisi tren positif dari Pj Gubernur yang sudah berhasil menembus angka Rp 10 triliun, pemerintahan Rudy justru memasang target yang sedikit melandai di angka Rp 10,0 triliun untuk tahun 2025.
Namun, alih-alih mempertahankan atau melampaui capaian pendahulunya, realisasi PAD di tahun pertama Rudy Mas'ud justru merosot ke angka Rp 8,6 triliun.
Kejar Rp 10,7 Triliun di Tahun 2026
Meski mencatatkan defisit realisasi yang signifikan di tahun pertamanya, Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah Rudy Mas'ud justru mengambil langkah dengan mematok target PAD sebesar Rp 10,7 triliun untuk tahun 2026.
Angka ini merupakan target tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Timur.
Publik kini menanti, apakah mesin pendapatan daerah mampu melakukan koreksi total atau justru kembali mencatatkan rapor melandai seperti di 2025.
Data PAD Kaltim 2019 - 2026
PAD 2026 - Gubernur Rudy Mas'ud
Pagu/ Anggaran: Rp 10, 7 Triliun (Target)
PAD 2025 - Gubernur Rudy Mas'ud, dilantik 20 Februari 2025
Pagu/ Anggaran: Rp 10.0 Triliun
Realisasi Rp 8,6 Triliun
PAD 2024 - Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik
Pagu/ Anggaran: Rp 9.8 Triliun
Realisasi: Rp 10.3 Triliun
PAD 2023 - Gubernur Isran Noor kemudian dilanjut Akmal Malik di Oktober 2023
Pagu/ Anggaran: Rp 8.0 Triliun
Realisasi: Rp 9.6 Triliun
PAD 2022 - Gubernur Isran Noor
Pagu/ Anggaran: Rp 6.5 Triliun
Realisasi: Rp 8.9 Triliun
PAD 2021 - Gubernur Isran Noor
Pagu/ Anggaran: Rp 5.3 Triliun
Realisasi: Rp 6.1 Triliun
PAD 2020 - Gubernur Isran Noor
Pagu/ Anggaran: Rp 6.7 Triliun
Realisasi: Rp 5.2 Triliun
PAD 2019 - Gubernur Isran Noor
Pagu/ Anggaran: Rp 5.4 Triliun
Realisasi: Rp 6.5 Triliun
(son/pra)
