Meski hanya berstatus penjabat sementara, Akmal Malik berhasil menjaga ritme pendapatan daerah tetap berada di jalur hijau.
Pada tahun 2024, target PAD sebesar Rp 9,8 triliun berhasil ditembus dengan realisasi mencapai Rp 10,3 triliun.
Keberhasilan Pj Gubernur melampaui target ini menjadi bukti otentik bahwa instrumen pendapatan daerah, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sudah berada dalam posisi matang dan teruji mampu menghasilkan di atas Rp 10 triliun.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dalam kondisi sehat saat diserahkan kepada gubernur definitif terpilih.
Era Rudy Mas'ud: Target Gagal Mendarat
Tongkat estafet kepemimpinan kemudian beralih ke tangan Rudy Mas'ud yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Mewarisi tren positif dari Pj Gubernur yang sudah berhasil menembus angka Rp 10 triliun, pemerintahan Rudy justru memasang target yang sedikit melandai di angka Rp 10,0 triliun untuk tahun 2025.
Namun, alih-alih mempertahankan atau melampaui capaian pendahulunya, realisasi PAD di tahun pertama Rudy Mas'ud justru merosot ke angka Rp 8,6 triliun.
Kejar Rp 10,7 Triliun di Tahun 2026
Meski mencatatkan defisit realisasi yang signifikan di tahun pertamanya, Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah Rudy Mas'ud justru mengambil langkah dengan mematok target PAD sebesar Rp 10,7 triliun untuk tahun 2026.
Angka ini merupakan target tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Timur.
Publik kini menanti, apakah mesin pendapatan daerah mampu melakukan koreksi total atau justru kembali mencatatkan rapor melandai seperti di 2025.
Data PAD Kaltim 2019 - 2026
PAD 2026 - Gubernur Rudy Mas'ud
Pagu/ Anggaran: Rp 10, 7 Triliun (Target)
PAD 2025 - Gubernur Rudy Mas'ud, dilantik 20 Februari 2025
Pagu/ Anggaran: Rp 10.0 Triliun
Realisasi Rp 8,6 Triliun
Tag
