ARUSBAWAH.CO -  Angka realisasi anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 mengungkap adanya celah antara target fiskal yang ditetapkan dengan angka laporan realisasi di Kementerian Keuangan. 

Di tahun pertama kepemimpinannya, Gubernur Rudy Mas'ud mencatatkan rapor yang tak sampai target dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data menunjukkan adanya defisit realisasi sebesar Rp 1,4 triliun dari target yang telah disepakati.

Berdasarkan dokumen anggaran yang dihimpun oleh tim Arus Bawah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target PAD tahun 2025 sebesar Rp 10,0 triliun.

Namun, hingga tutup buku anggaran, realisasi yang terkumpul hanya menyentuh angka Rp 8,6 triliun.

Capaian ini hanya berada di angka 86 persen, sebuah angka yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan rata-rata performa fiskal Kaltim dalam lima tahun terakhir. khususnya dalam performa pencapaian target PAD. 

Data dihimpun redaksi Arusbawah.co berdasarkan angka yang muncul di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses hari ini, Rabu (01/04/2026). 

Perbandingan Efektivitas: Isran 2019 vs Rudy 2025

Penelusuran terhadap tren PAD Kaltim menunjukkan pola yang kontras saat terjadi transisi kepemimpinan sebelumnya.

Pada tahun 2019, yang merupakan tahun pertama masa jabatan penuh Isran Noor, target PAD dipatok sebesar Rp 5,4 triliun.

Secara mengejutkan, realisasinya justru melampaui ekspektasi dengan angka Rp 6,5 triliun.

Artinya, pada tahun pertama Isran, terdapat surplus sebesar Rp 1,1 triliun atau setara dengan capaian 120 persen.

Sebagai informasi, Isran Noor dilantik sebagai Gubernur Kaltim pada 1 Oktober 2018, yang otomatis menjadikan 2019 sebagai tahun pertamanya menjabat sebagai kepala daerah di Bumi Etam. 

Sebaliknya, di tahun pertama Rudy Mas'ud, terjadi defisit realisasi sebesar Rp 1,4 triliun.

Secara angka telanjang, realisasi Rudy Mas'ud (Rp 8,6 triliun) memang tampak lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun pertama Isran Noor pada 2019 (Rp 6,5 triliun).

Namun, secara analisis ekonomi data menunjukkan bahwa kenaikan nominal ini merupakan konsekuensi logis dari akumulasi inflasi selama enam tahun terakhir.

Kenaikan harga barang, jasa, serta penyesuaian nilai pajak kendaraan sejak 2019 secara otomatis menggelembungkan angka rupiah yang masuk ke kas daerah.

Dalam kaidah audit kinerja, keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari nominal mentah yang tergerus inflasi, melainkan pada kemampuan mencapai target yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Efektivitas Transisi: Pj Gubernur Berhasil Jaga Ritme Fiskal

Data juga ditilik di masa transisi setelah Isran Noor meletakkan jabatan pada akhir September 2023.

Kepemimpinan Kaltim saat itu dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik yang memegang kendali penuh pada tahun anggaran 2024.

Di bawah komando Pj Gubernur, PAD Kaltim juga masih mencapai target.