Sebelumnya, penutupan kantor Maxim Samarinda memicu protes ratusan mitra pengemudi karena dianggap sepihak dan mengurangi pendapatan mereka.

Tajuddin Ayuc, Koordinator Gabungan Mitra Cakrawala, menegaskan SK Gubernur hanya seharusnya mengatur tarif, bukan menutup kantor. 

“Kami tidak menolak aturan, tapi perlakukan semua secara setara. Jangan hanya Maxim yang ditekan, sementara aplikator lain tidak disentuh. Ini soal keberlangsungan kerja ribuan mitra,” ucapnya.

Data internal Maxim menunjukkan setelah penyesuaian tarif, pesanan turun 35% dan pendapatan mitra berkurang 45%, yang berdampak pada layanan transportasi masyarakat.

Edwin Noviansyah Rachim, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kaltim, menegaskan pembukaan kembali kantor merupakan langkah dengan itikad baik dan sesuai komitmen Maxim untuk mengikuti aturan yang berlaku. 

Evaluasi akan dilakukan secara bertahap dan transparan.

Kini, kantor Maxim di Samarinda memungkinkan mitra pengemudi mengakses pendaftaran akun, pelatihan sistematis, pengaduan pelanggan, serta pengajuan dana santunan melalui Yayasan Perlindungan Sosial Sopir Indonesia (YPSSI). (adv)