ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota Samarinda memastikan rencana pembangunan rumah jabatan (rujab) Wakil Wali Kota senilai Rp19,5 miliar yang tercantum dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) Inaproc 2026 tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menjelaskan data yang muncul tersebut merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang memang wajib diinput sejak awal tahun anggaran.

“Di Inaproc itu kan rencana umum pengadaan. Jadi semua yang kita rencanakan di awal pasti kita input di RUP, semuanya tercantum di situ,” ujarnya saat dikonfirmasi Arusbawah.co, Jumat (24/4/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan rujab Wawali sebagaimana tercantum dalam RUP, tidak akan dilaksanakan.

Menurutnya, pemerintah saat ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memilah program berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya kita kembalikan lagi ke kondisi efisiensi sekarang. Mana yang prioritas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu yang didahulukan,” katanya.

Ia menambahkan, proyek yang sudah berjalan atau menyangkut fungsi pelayanan publik akan tetap dilanjutkan. 

Sementara rencana yang belum mendesak, termasuk pembangunan rujab wawali, dipastikan ditunda.

“Kalau yang ini (rujab Wawali) kan belum sama sekali, jadi sampai sekarang belum ada arah untuk dilaksanakan. Keputusannya kemarin untuk ditunda,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak, seperti penanganan fasilitas pendidikan hingga kebutuhan operasional perangkat daerah. 

Salah satunya, pembangunan ulang SMPN 2 Samarinda yang belum lama ini mengalami kebakaran.

“Ada prioritas lain yang harus kita utamakan. Kemudian juga kebutuhan operasional OPD seperti DLH, apalagi dengan kondisi seperti kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana yang tercantum dalam Inaproc tersebut mengarah pada pembangunan baru, bukan renovasi.

Namun, detail lokasi pembangunan belum ia pastikan.

“Kalau tidak salah itu bangun baru. Tapi lokasinya saya kurang hafal,” ucapnya.

Lebih lanjut, Neneng menyebut Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri hingga saat ini masih menempati rumah pribadi, sementara sebagian fungsi rumah jabatan digunakan oleh perangkat sekretariat.

“Pak Wawali masih tinggal di rumah pribadi. Karena waktu itu Balai Kota direnovasi, ada bagian sekretariat yang berkantor di rumah jabatan,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengaku belum mendalami alasan awal munculnya rencana pembangunan rujab baru tersebut.

Namun yang pasti, seluruh rencana kini sedang dievaluasi secara menyeluruh.

“Kita evaluasi semua, benar-benar kita seleksi mana yang prioritas. Yang ini masuk kategori belum prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, data dalam sistem Inaproc menunjukkan adanya rencana pengadaan dengan Kode RUP 66343577 untuk paket “Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Walikota Samarinda” pada tahun anggaran 2026 dengan nilai pagu Rp19,5 miliar.

Rencana tersebut tercatat sebagai belanja modal pembangunan gedung kantor dengan metode tender dan bersumber dari APBD, dengan jadwal pelaksanaan mulai April hingga Desember 2026.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, telah memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap realisasi.

“Tidak ada pengadaan rumah jabatan wawali,” ujarnya singkat, saat dikonfirmasi Arusbawah.co lewat pesan WhatsApp, Jumat (24/4/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa data tersebut hanya sebatas rencana awal yang tercantum dalam RUP.

“Tidak ada (rencana realisasi),” jawabnya. 

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai alasan rencana pembangunan baru tersebut, Hendra mengaku belum bisa memberikan penjelasan rinci.

“Untuk informasi lanjutan sedang ditelusuri ya,” jawabnya. (raf)