Ia juga meluruskan soal pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD yang ikut disorot publik berbeda konteksnya.

Penggantian mobil pimpinan, menurutnya, telah sesuai ketentuan masa jabatan lima tahunan dan bukan untuk satu orang.

“Mobil pimpinan itu diganti karena sudah lima tahun. Itu ada aturannya, dan bukan untuk satu orang saja,” jelasnya.

Jadi Evaluasi Menuju Pembahasan 2027

Yenni mengakui polemik ini menjadi evaluasi serius bagi DPRD Kaltim agar ke depan, khususnya dalam pembahasan APBD 2027, seluruh item anggaran dapat dibuka secara transparan di forum Banggar.

“Nanti akan saya sampaikan di rapat Banggar supaya dibuka semua secara detail. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika sejak awal mengetahui nilai kendaraan tersebut mencapai Rp8,5 miliar, dirinya memastikan akan mempertanyakan urgensi dan rasionalitas harganya.

“Kalau saya tahu dari awal, pasti saya tanya kenapa semahal itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kendaraan dinas yang belakangan diketahui berjenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut telah dikembalikan kepada pihak penyedia, yakni CV Afisera.

Selanjutnya, anggaran pengadaan kendaraan itu akan dikembalikan dan disetorkan kembali ke kas daerah menyusul gelombang protes yang berkembang di tengah masyarakat satu minggu belakangan. (raf)