ARUSBAWAH.CO - Sorotan publik tertuju pada penggunaan anggaran daerah Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, kendaraan DPRD Rp6,8 miliar, hingga isu rehabilitasi Kantor Gubernur tahun 2025 yang mencapai miliaran rupiah.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim sekaligus Politisi PKB, Yenni Eviliana, menekankan bahwa publik berhak mengetahui detail penggunaan uang rakyat. 

Hal ini terutama terkait angka fantastis yang menuai pertanyaan masyarakat dan viral di media sosial.

“Kalau kebijakan tidak transparan, kita tidak tahu siapa yang dapat manfaat, mana yang tertolak. Transparansi harus jadi prioritas,” tegas Yenni, Senin (2/3/2026). saat dirinya hadir dalam agenda buka puasa bersama PKB dan insan pers di Samarinda. 

Gratispol Dinilai Perlu Pembenahan

Yenni menyebut program pendidikan Gratispol yang baru berjalan satu tahun perlu perbaikan regulasi dan sistem pendataan. 

Menurutnya, meski program ini potensial untuk mendorong pendidikan gratis di Kaltim, transparansi menjadi kunci keberhasilan.

“Kalau regulasinya benar dan terbuka, ini program bagus. Tapi harus benar-benar transparan,” ujarnya, menambahkan. 

Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Dinilai Tidak Fair