“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD," terangnya.

Ia mengkhawatirkan belum jelasnya perlakuan terhadap mahasiswa semester lanjut, sementara program ini diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun anggaran 2025.

"Bagaimana dengan mahasiswa semester dua, tiga, lima, atau delapan? Apakah mereka ikut mendapatkan fasilitas ini, atau hanya yang baru masuk? Inilah teknis yang sampai hari ini belum kami ketahui secara rinci," jelasnya.

Nurhadi juga menyatakan jika DPRD belum banyak dilibatkan dalam tahap perencanaan teknis program.

DPRD sama sekali belum tahu siapa saja yang tergabung dalam tim transisi yang mengurusi implementasi Gratispol.

"Kami dengar ada tim transisi yang mengurus teknis program ini, tapi kami di DPRD bahkan tidak tahu siapa mereka. Kami berharap gubernur membuka komunikasi yang lebih baik agar tidak ada kebingungan, baik di tingkat internal pemerintah maupun masyarakat luas," ucapnya. (adv)