ARUSBAWAH.CO - Program bernama "Gratispol" yang digulirkan Pemprov Kaltim untuk pendidikan gratis, turut mendapat respons dari DPRD Kalimantan Timur.

Nurhadi Saputra, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menekankan pentingnya kejelasan teknis dalam pelaksanaan program ini yang saat ini masih kurang.

Komunikasi yang belum efektif antara eksekutif dan legislatif, menurut Nurhadi, menjadi penyebab kebingungan di masyarakat.

Menurutnya, DPRD sebagai perwakilan rakyat sering kali menjadi sasaran pertama pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

"Ketika masyarakat menagih janji, tentu yang pertama kali ditanya adalah kami, bukan langsung ke gubernur," ungkap Nurhadi.

Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih ada kebingungan mengenai siapa saja yang akan mendapat manfaat dari Gratispol.

Tanpa klarifikasi dari pemerintah, hal ini dikhawatirkan menimbulkan ekspektasi yang tidak tepat.