ARUSBAWAH.CO - Program bernama "Gratispol" yang digulirkan Pemprov Kaltim untuk pendidikan gratis, turut mendapat respons dari DPRD Kalimantan Timur.

Nurhadi Saputra, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menekankan pentingnya kejelasan teknis dalam pelaksanaan program ini yang saat ini masih kurang.

Komunikasi yang belum efektif antara eksekutif dan legislatif, menurut Nurhadi, menjadi penyebab kebingungan di masyarakat.

Menurutnya, DPRD sebagai perwakilan rakyat sering kali menjadi sasaran pertama pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

"Ketika masyarakat menagih janji, tentu yang pertama kali ditanya adalah kami, bukan langsung ke gubernur," ungkap Nurhadi.

Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih ada kebingungan mengenai siapa saja yang akan mendapat manfaat dari Gratispol.

Tanpa klarifikasi dari pemerintah, hal ini dikhawatirkan menimbulkan ekspektasi yang tidak tepat.

“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD," terangnya.

Ia mengkhawatirkan belum jelasnya perlakuan terhadap mahasiswa semester lanjut, sementara program ini diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun anggaran 2025.

"Bagaimana dengan mahasiswa semester dua, tiga, lima, atau delapan? Apakah mereka ikut mendapatkan fasilitas ini, atau hanya yang baru masuk? Inilah teknis yang sampai hari ini belum kami ketahui secara rinci," jelasnya.

Nurhadi juga menyatakan jika DPRD belum banyak dilibatkan dalam tahap perencanaan teknis program.

DPRD sama sekali belum tahu siapa saja yang tergabung dalam tim transisi yang mengurusi implementasi Gratispol.

"Kami dengar ada tim transisi yang mengurus teknis program ini, tapi kami di DPRD bahkan tidak tahu siapa mereka. Kami berharap gubernur membuka komunikasi yang lebih baik agar tidak ada kebingungan, baik di tingkat internal pemerintah maupun masyarakat luas," ucapnya. (adv)