“Dari 49.742 orang, tidak mungkin semuanya sakit. Paling tidak sampai 10.000. Jadi kalau ada yang datang berobat dan tidak aktif, tinggal diaktifkan lagi,” ujarnya.
Pemprov juga memastikan seluruh pembiayaan dari Januari hingga Juli 2026 tetap dibayarkan penuh.
Artinya, tidak ada penghentian layanan di tengah jalan seperti yang dikhawatirkan empat daerah tersebut.
Perbedaan Sikap Daerah
Dalam pelaksanaannya, Pemprov mengakui empat daerah terdampak memiliki pertimbangan masing-masing.
Namun, hanya Samarinda yang menyatakan sepenuhnya belum siap menerima pengalihan peserta.
Meski demikian, Pemprov tetap melanjutkan kebijakan redistribusi dengan alasan tanggung jawab pelayanan kesehatan tetap dijamin.
“Yang penting provinsi tidak lepas tangan. Semua tetap dijamin untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Jaya.
Ia menilai polemik yang muncul lebih disebabkan kurangnya pemahaman daerah terdampak termasuk pemerintah kota Samarinda terhadap skema kebijakan redistribusi tersebut.
“Yang jadi masalah karena belum paham. Padahal tidak ada yang dirugikan. Begitu sakit, tetap dilayani,” katanya.
(wan)
- Disebut Tak Seperti yang Viral, Biro Umum Klaim Anggaran Rujab Gubernur Hanya Rp3 Miliar dari Total Rp25 Miliar yang Dipecah ke 57 Paket
- Nama Vendor di RUP, Tsamara Laundry dan Alwan Laundry Tangani Anggaran Cuci Rp450 Juta di Rumah Jabatan Gubernur Rudy Mas’ud
- Hasil Audit Dugaan Kelalaian Medis di RS Pemerintah Sudah Keluar, Pihak Rumah Sakit Akan Surati Dewan
Tag
