“Masih banyak pengurus yang belum memahami cara mengelola koperasi. Pelatihan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas mereka,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa koperasi yang aktif dan memenuhi persyaratan ke depannya berpeluang mendapatkan dukungan anggaran pemerintah hingga Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp500 juta untuk operasional.

Berdasarkan hasil pemetaan awal, sekitar 30 persen desa dan kelurahan di Kukar telah memenuhi syarat minimal lahan 1.000 meter persegi sesuai data aplikasi SISKUDES Kemendagri.

Namun DPMD tetap meminta seluruh desa menginput data sesuai kondisi riil.

“Tidak semua desa punya lahan 1.000 meter persegi. Ada yang hanya 50 x 70 meter, tapi tetap kami dorong agar mengisi data apa adanya. Targetnya seluruh proses pengisian data selesai pada November,” pungkasnya.

(adv)