ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus tancap gas memperkuat program Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP).
Salah satu fokus utama yang kini dipercepat adalah pemetaan lahan di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kukar.
Pemetaan ini akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan basis data pengembangan koperasi ke depan.
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggerakkan 193 desa dan 44 kelurahan untuk segera menuntaskan pemetaan serta mengunggah data lahan ke aplikasi yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami dari DPMD sedang mendorong 193 desa dan 44 kelurahan untuk melakukan pemetaan lahan. Kami mendapat kepercayaan dari Pak Sekda untuk segera mengisi aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa data yang masuk nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Koperasi, sementara koordinasi dan penyampaian informasi dilakukan melalui DPMD Kukar.
Menurut Ahmad, sebagian besar desa sudah menyelesaikan pengisian data, meskipun masih ada beberapa yang tersendat masalah teknis.
“Alhamdulillah, hanya beberapa desa yang belum mengisi, itu pun karena kendala teknis seperti lupa kata sandi. Secara umum prosesnya berjalan lancar,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebutuhan data tidak hanya sebatas luasan lahan minimal 1.000 meter persegi.
Perbedaan karakteristik setiap desa membuat pemetaan lebih detail diperlukan agar data benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad juga menyoroti pentingnya pelatihan KDMP untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.
Menurutnya, masih banyak pengurus yang belum memahami dasar-dasar organisasi dan administrasi sehingga pendampingan dan pelatihan menjadi kebutuhan mendesak.
“Masih banyak pengurus yang belum memahami cara mengelola koperasi. Pelatihan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas mereka,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa koperasi yang aktif dan memenuhi persyaratan ke depannya berpeluang mendapatkan dukungan anggaran pemerintah hingga Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp500 juta untuk operasional.
Berdasarkan hasil pemetaan awal, sekitar 30 persen desa dan kelurahan di Kukar telah memenuhi syarat minimal lahan 1.000 meter persegi sesuai data aplikasi SISKUDES Kemendagri.
Namun DPMD tetap meminta seluruh desa menginput data sesuai kondisi riil.
“Tidak semua desa punya lahan 1.000 meter persegi. Ada yang hanya 50 x 70 meter, tapi tetap kami dorong agar mengisi data apa adanya. Targetnya seluruh proses pengisian data selesai pada November,” pungkasnya.
(adv)
