“RPJMD sedang dalam proses dan dalam waktu dekat akan bisa kita masukkan, kita sahkan untuk menjadi acuan pembangunan Kaltim ke depan. Saya kira tidak ada masalah yang serius,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, setelah Gubernur Rudy Mas’ud menyelesaikan retret di Magelang pada 28 Februari, Pergub terkait program unggulan akan segera disahkan untuk memastikan implementasi program bisa segera dijalankan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Eddy Iskandar, mengingatkan bahwa janji politik yang telah disampaikan kepada publik harus direalisasikan, meskipun tidak semua bisa langsung diwujudkan dalam 100 hari pertama.
“Janji politik itu tidak mutlak sepenuhnya bisa dipenuhi, tapi jangan juga tidak dipenuhi. Setidak-tidaknya janji politik itu adalah upaya memberikan harapan kepada publik,” ujar Eddy.
Eddy menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar jargon politik.
“Kita berharap bahwa kebijakan yang dihasilkan itu berangkat juga dari arus atau akar masyarakat. Pemerintah perlu menggali potensi dan permasalahan utama yang mesti diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh hajat hidup masyarakat, bukan hanya mengalokasikan dana besar tanpa menjadi solusi prioritas.
“Masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan masih tambal sulam di berbagai sisi. Jangan sampai ada kebijakan dengan dana besar tapi tidak menyelesaikan masalah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya.
