Pemprov Kaltim juga tengah menghitung anggaran BPJS untuk memastikan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam skema bantuan kesehatan pemerintah.

“Untuk BPJS, kita lagi melakukan perhitungan anggaran untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik. Entah mungkin sekitar Rp10 miliar atau berapa, angkanya belum tahu pasti. Intinya, kita fokuskan ke penduduk yang belum tercover. Kita akan rapat dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota. Setelah itu kita tentukan besarannya,” tambahnya.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Kaltim berencana mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan penghubung antarwilayah.

Salah satu prioritas utama adalah ruas jalan Samarinda-Kutai Barat (Kubar).

“Ya intinya, program gratis-gratis dulu sama sedikit program jospol itu untuk rumah sakit segala macam. Kalau bisa kita penuhi, ya akan kita penuhi. Salah satunya itu Kubar-Mahulu. Cuma Kubar-Mahulu ini kan butuh sentuhan dari APBN ya. Maka yang penting Samarinda-Kubar dulu yang kita selesaikan,” papar Seno Aji.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa refocusing anggaran telah dilakukan agar janji kampanye bisa direalisasikan tanpa mengorbankan kebutuhan utama masyarakat.

“Kita saat ini diperbolehkan oleh Kemendagri untuk melakukan refocusing dan refocusing itulah yang kita jadikan bahan untuk bisa merealisasikan yang kita sudah kampanyekan, yaitu pendidikan gratis,” tegasnya.

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025 sebesar Rp21 triliun, terjadi efisiensi sebesar Rp402 miliar.

Namun, efisiensi tersebut diklaim tidak akan mempengaruhi program-program utama.

“Yang dipotong bukan anggaran untuk rakyat, tapi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedang dalam tahap penyusunan dan dipastikan akan sinkron dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.