ARUSBAWAH.CO - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud-Seno Aji, memprioritaskan tiga sektor dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai mengikuti dialog publik di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (24/02/2025).
Saat ditemui redaksi Arusbawah.co Seno menegaskan bahwa program-program prioritas sudah dirancang dan akan segera dijalankan melalui regulasi yang jelas.
“Tentu, kita sudah rancang. Dan kita segera sesuaikan visi misi melalui peraturan gubernur (Pergub),” ujar Seno Aji.
Salah satu program kampanye yang menjadi perhatian terkait program Gratispol, yang mencakup berbagai fasilitas gratis bagi masyarakat, seperti pendidikan hingga S3, layanan kesehatan, makan siang gratis, seragam sekolah, WiFi, uang muka rumah, biaya administrasi, hingga haji dan umroh gratis bagi marbot masjid.
Namun, publik masih bertanya-tanya kapan program itu akan direalisasikan, mengingat kondisi keuangan negara saat ini sedang dalam proses efisiensi anggaran sebesar Rp750 triliun oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan skema pendanaan agar tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
“Kami ingin memastikan pendidikan benar-benar bisa diakses oleh semua kalangan,” ujarnya.
Selain itu, program makan siang gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat juga akan dioptimalkan di Kaltim.
Menurutnya, pendanaan program ini akan menggunakan kombinasi anggaran dari pusat dan daerah.
“Kita optimalkan pendanaan dari pusat. Tapi kemarin kita sudah hitung, ada beberapa yang pendanaannya dari daerah. Kemungkinan kita hybrid, antara pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.
Pemprov Kaltim juga tengah menghitung anggaran BPJS untuk memastikan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam skema bantuan kesehatan pemerintah.
“Untuk BPJS, kita lagi melakukan perhitungan anggaran untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik. Entah mungkin sekitar Rp10 miliar atau berapa, angkanya belum tahu pasti. Intinya, kita fokuskan ke penduduk yang belum tercover. Kita akan rapat dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota. Setelah itu kita tentukan besarannya,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Kaltim berencana mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan penghubung antarwilayah.
Salah satu prioritas utama adalah ruas jalan Samarinda-Kutai Barat (Kubar).
“Ya intinya, program gratis-gratis dulu sama sedikit program jospol itu untuk rumah sakit segala macam. Kalau bisa kita penuhi, ya akan kita penuhi. Salah satunya itu Kubar-Mahulu. Cuma Kubar-Mahulu ini kan butuh sentuhan dari APBN ya. Maka yang penting Samarinda-Kubar dulu yang kita selesaikan,” papar Seno Aji.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa refocusing anggaran telah dilakukan agar janji kampanye bisa direalisasikan tanpa mengorbankan kebutuhan utama masyarakat.
“Kita saat ini diperbolehkan oleh Kemendagri untuk melakukan refocusing dan refocusing itulah yang kita jadikan bahan untuk bisa merealisasikan yang kita sudah kampanyekan, yaitu pendidikan gratis,” tegasnya.
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025 sebesar Rp21 triliun, terjadi efisiensi sebesar Rp402 miliar.
Namun, efisiensi tersebut diklaim tidak akan mempengaruhi program-program utama.
“Yang dipotong bukan anggaran untuk rakyat, tapi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedang dalam tahap penyusunan dan dipastikan akan sinkron dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“RPJMD sedang dalam proses dan dalam waktu dekat akan bisa kita masukkan, kita sahkan untuk menjadi acuan pembangunan Kaltim ke depan. Saya kira tidak ada masalah yang serius,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, setelah Gubernur Rudy Mas’ud menyelesaikan retret di Magelang pada 28 Februari, Pergub terkait program unggulan akan segera disahkan untuk memastikan implementasi program bisa segera dijalankan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Eddy Iskandar, mengingatkan bahwa janji politik yang telah disampaikan kepada publik harus direalisasikan, meskipun tidak semua bisa langsung diwujudkan dalam 100 hari pertama.
“Janji politik itu tidak mutlak sepenuhnya bisa dipenuhi, tapi jangan juga tidak dipenuhi. Setidak-tidaknya janji politik itu adalah upaya memberikan harapan kepada publik,” ujar Eddy.
Eddy menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar jargon politik.
“Kita berharap bahwa kebijakan yang dihasilkan itu berangkat juga dari arus atau akar masyarakat. Pemerintah perlu menggali potensi dan permasalahan utama yang mesti diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh hajat hidup masyarakat, bukan hanya mengalokasikan dana besar tanpa menjadi solusi prioritas.
“Masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan masih tambal sulam di berbagai sisi. Jangan sampai ada kebijakan dengan dana besar tapi tidak menyelesaikan masalah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya.
