ARUSBAWAH.CO - Masih banyaknya kendaraan yang menggunakan pelat nomor luar daerah kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar persoalan identitas kendaraan, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyoroti bahwa kendaraan yang sudah lama beroperasi di wilayah Kaltim seharusnya menyesuaikan status kepemilikannya dengan lokasi aktivitasnya.

“Idealnya pemilik melakukan balik nama, supaya tidak terjadi kebocoran PAD,” ujarnya belum lama ini.

Ia menjelaskan, banyak kendaraan pribadi maupun armada perusahaan yang terus beroperasi di Kaltim tetapi tetap mempertahankan pelat asal daerah lain.

Padahal, pilihan tersebut justru dapat merugikan daerah.

Salah satu contohnya, kendaraan berpelat luar daerah menggunakan jalan-jalan yang dibangun dengan APBD Kaltim.