Evaluasi menyeluruh bersama bank dan pengembang juga akan dilakukan untuk memastikan hambatan serupa tidak terulang pada tahun depan.

Selain menambah kuota, pemerintah memastikan bantuan yang belum terserap tahun ini tidak akan hangus.

Namun, percepatan penyaluran di 2026 menjadi prioritas agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

“Jangan sampai bantuan yang sudah disediakan pemerintah justru tidak terserap hanya karena proses yang lambat,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan perubahan arah kebijakan Pemprov bukan sekadar memperbanyak kuota, tetapi juga membenahi mekanisme agar program berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap strategi ini dapat mempercepat pemerataan hunian layak di Kaltim, terutama di kawasan yang menjadi penyangga IKN.

(adv)