“Kita dorong pemanfaatan lahan eks tambang, tentunya dengan pemetaan yang cermat. Kalau memang tak memungkinkan untuk pertanian, bisa kita arahkan ke sektor lain, seperti pariwisata,” jelasnya.

Namun ia juga mengakui bahwa proses reklamasi tidak mudah.

Kompleksitasnya masih dibayangi oleh berbagai masalah, termasuk persoalan hukum yang belum tuntas.

Hal ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius.

Demi mempercepat program swasembada, DPRD Kaltim dan Pemprov terus menggelar rapat kerja untuk merespons temuan di lapangan dan merancang langkah konkret.

“Kalau kita tidak bergerak cepat, masalah yang sama akan terus berulang. Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Ayyub.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mendorong pendidikan terapan, seperti program Politeknik Gratis dan Jogja Politeknik (Jospol), agar dana lebih bisa difokuskan ke sektor-sektor krusial seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor pertanian harus jadi prioritas. Ini fondasi utama ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)