ARUSBAWAH.CO - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) digadang-gadang menjadi motor penggerak kemandirian pangan di Kalimantan Timur.

Dengan hamparan lahan pertanian yang luas, Kukar kini menjadi sorotan utama dalam program swasembada yang tengah digencarkan oleh Pemerintah Provinsi.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, menyebut Kukar sebagai kawasan yang sangat potensial untuk pertanian berskala besar.

Ia menuturkan bahwa Gubernur Kaltim bersama sejumlah pejabat pusat telah turun langsung meninjau kawasan pertanian di Tenggarong Seberang sebagai langkah awal perluasan sektor tersebut.

“Lahan di Kukar sangat menjanjikan. Bahkan sudah ada pembahasan dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Zulkifli Hasan, untuk mendorong pengembangan pertanian yang lebih luas dan terarah,” kata sosok yag akrab disapa Ayyub itu.

Tak hanya Kukar, wilayah Penajam Paser Utara (PPU) juga masuk dalam radar prioritas karena memiliki lahan yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif.

Ayyub menambahkan, salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan adalah mengubah fungsi lahan bekas tambang di Kukar menjadi lahan pertanian.

Langkah ini melibatkan kerja sama dengan sejumlah perusahaan tambang untuk mereklamasi area kritis agar bisa kembali produktif.

“Kita dorong pemanfaatan lahan eks tambang, tentunya dengan pemetaan yang cermat. Kalau memang tak memungkinkan untuk pertanian, bisa kita arahkan ke sektor lain, seperti pariwisata,” jelasnya.

Namun ia juga mengakui bahwa proses reklamasi tidak mudah.

Kompleksitasnya masih dibayangi oleh berbagai masalah, termasuk persoalan hukum yang belum tuntas.

Hal ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius.

Demi mempercepat program swasembada, DPRD Kaltim dan Pemprov terus menggelar rapat kerja untuk merespons temuan di lapangan dan merancang langkah konkret.

“Kalau kita tidak bergerak cepat, masalah yang sama akan terus berulang. Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Ayyub.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mendorong pendidikan terapan, seperti program Politeknik Gratis dan Jogja Politeknik (Jospol), agar dana lebih bisa difokuskan ke sektor-sektor krusial seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor pertanian harus jadi prioritas. Ini fondasi utama ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)