Purwadi juga sampaikan, harusnya Pemprov Kaltim menjelaskan kepada publik, mengapa memilih memotong anggaran Beasiswa Kaltim, dibandingkan memotong pos-pos anggaran lain di APBD Perubahan 2024.

"Yaitu, harusnya dijelaskan. Digeser ke mana itu duit. Harusnya kan gitu. Itu pertama. Kedua, bagi saya, Rp 500 Miliar itu kecil. APBD kita kan Rp 22 Triliun. Kalikan 20 persen untuk pendidikan sesuai amanah UU. Itu hampir tembus Rp 4 atau 5 Triliun loh," ucapnya.

"Seharusnya tidak ada beasiswa yang ditolak," ucapnya dengan nada tinggi.

Dikatakan Purwadi, bahwa anggaran beasiswa yang lebih kecil ini, bisa dibilang tak ada keberpihakan pemerintah pada pendidikan Kaltim saat ini.

"Mas, Gubernur, Bupati, itu punya hak prerogative loh. Mutasi saja kadang suka-suka dia. Anggaran juga begitu. Kalau dianggap ini penting, ya diprioritaskan. Itu harusnya jadi pemahaman. Jadi, aduh, parah banget deh. Daerah kaya tapi urusan beasiswa saja, seke amat," kritik Purwadi.

Ia juga kritisi pada pihak-pihak yang mengurus soal Beasiswa Kaltim, melingkupi Dinas Pendidikan, ataupun pengelola Beasiswa Kaltim, sepertinya terkesan hanya menerima keputusan begitu saja. Tanpa ada effort/ upaya untuk mempertahankan anggaran, atau justru menambah.

"Nerimo-nerimo aja. Harusnya (mencegah) bukan sekadar tidak untuk dipotong tapi tambahin sesuai amanat UU. Harusnya ke situ digedornya. Jangan nerimo saja. Nerimo ini antara enggak paham, enggak bisa menggunakan, atau enggak ngerti memakainya. Atau nurut-nurut saja, takut beda pendapat, nanti takut dipecat, dimutasi, digeser?," kata Purwadi. (pra)