ARUSBAWAH.CO - Beda nilai anggaran Beasiswa Kaltim antara tahun 2023 dan 2024, direspon keras Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo.
Diketahui, pada 2023 lalu, anggaran Beasiswa Kaltim ada di angka Rp 500 Miliar.
Angka ini bersumber dari dua pos mata anggaran yakni Rp 375 Miliar dari APBD Murni Kaltim 2023, serta Rp 125 Miliar dari APBD Perubahan Kaltim 2023.
Sementara untuk tahun 2024 ini, angka totalnya hanya Rp 220 Miliar.
Terinci, dari pos APBD Murni Kaltim 2024 senilai Rp 200 Miliar dan di APBD Perubahan Rp 20 Miliar.
Nilai anggaran yang beda cukup besar, melebihi setengah anggaran inilah yang dikritik keras Purwadi Purwoharsojo.
"Beasiswa jadi tidak prioritas saya menilainya. Menurut saya ini salah kaprah. Salah prioritas, sangat salah. Katanya mau jadi Indonesia Emas 2024?," ucap Purwadi mengawali perbincangan dengan Arusbawah.co, Jumat (20/9/2024).
"Kalau anggaran beasiswa pendidikan dibuat kacau balau, bagaimana mau berkualitas kita, bagaimana mau Indonesia Emas. Omong kosong berarti kan?," lanjutnya lagi.
Purwadi juga sampaikan, harusnya Pemprov Kaltim menjelaskan kepada publik, mengapa memilih memotong anggaran Beasiswa Kaltim, dibandingkan memotong pos-pos anggaran lain di APBD Perubahan 2024.
"Yaitu, harusnya dijelaskan. Digeser ke mana itu duit. Harusnya kan gitu. Itu pertama. Kedua, bagi saya, Rp 500 Miliar itu kecil. APBD kita kan Rp 22 Triliun. Kalikan 20 persen untuk pendidikan sesuai amanah UU. Itu hampir tembus Rp 4 atau 5 Triliun loh," ucapnya.
"Seharusnya tidak ada beasiswa yang ditolak," ucapnya dengan nada tinggi.
Dikatakan Purwadi, bahwa anggaran beasiswa yang lebih kecil ini, bisa dibilang tak ada keberpihakan pemerintah pada pendidikan Kaltim saat ini.
"Mas, Gubernur, Bupati, itu punya hak prerogative loh. Mutasi saja kadang suka-suka dia. Anggaran juga begitu. Kalau dianggap ini penting, ya diprioritaskan. Itu harusnya jadi pemahaman. Jadi, aduh, parah banget deh. Daerah kaya tapi urusan beasiswa saja, seke amat," kritik Purwadi.
Ia juga kritisi pada pihak-pihak yang mengurus soal Beasiswa Kaltim, melingkupi Dinas Pendidikan, ataupun pengelola Beasiswa Kaltim, sepertinya terkesan hanya menerima keputusan begitu saja. Tanpa ada effort/ upaya untuk mempertahankan anggaran, atau justru menambah.
"Nerimo-nerimo aja. Harusnya (mencegah) bukan sekadar tidak untuk dipotong tapi tambahin sesuai amanat UU. Harusnya ke situ digedornya. Jangan nerimo saja. Nerimo ini antara enggak paham, enggak bisa menggunakan, atau enggak ngerti memakainya. Atau nurut-nurut saja, takut beda pendapat, nanti takut dipecat, dimutasi, digeser?," kata Purwadi. (pra)
