Oleh karena itu, Novan menegaskan perlunya kurikulum kursus pernikahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Pemerintah daerah tentu akan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Namun, penting juga bagi kami untuk memberikan masukan terkait materi kursus ini agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon pengantin di Samarinda,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kementerian Agama telah menggagas program kursus calon pengantin sebagai bagian dari delapan program prioritas nasional yang disebut Asta Protas Kemenag Berdampak.

Program ini meliputi penguatan bimbingan perkawinan, pengarusutamaan keluarga maslahat, serta pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) yang lebih inklusif dan ramah masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. (adv)