Data yang diminta meliputi daftar aset pemerintah daerah yang masih bermasalah, progres tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rincian rencana anggaran biaya (RAB) untuk program strategis, hingga perkembangan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Samarinda.

"Kami meminta data yang lebih detail. Mulai dari aset bermasalah, tindak lanjut rekomendasi BPK, rincian RAB kegiatan strategis, sampai target penyelesaian sertifikasi aset. Dengan begitu indikator kinerjanya bisa terlihat secara jelas," katanya.

Iswandi menegaskan, setiap kenaikan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Menurutnya, DPRD tidak ingin menyetujui tambahan anggaran apabila realisasi pada tahun berjalan masih rendah tanpa disertai alasan yang kuat.

"Kalau anggaran tahun ini saja belum terserap dengan baik, lalu tahun depan mengajukan kenaikan sampai dua atau tiga kali lipat, tentu harus ada argumentasi yang logis. Kalau tidak, wajar kalau kami mempertanyakan bahkan mengevaluasinya," tegasnya. (adv)