Menurut Iswandi, pembahasan tidak hanya berhenti pada besaran anggaran yang diminta perangkat daerah.

DPRD juga mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan serta hasil yang benar-benar dirasakan dari penggunaan anggaran tersebut.

Komisi II, kata dia, telah menelusuri pola penganggaran BPKAD dalam beberapa tahun terakhir.

Dari hasil evaluasi awal, ditemukan sejumlah kegiatan yang terus muncul dalam pengajuan anggaran setiap tahun.

Namun, indikator keberhasilan maupun dampak program tersebut dinilai belum tergambar secara komprehensif.

Karena itu, DPRD meminta BPKAD melengkapi berbagai dokumen pendukung sebelum pembahasan APBD 2027 dimulai.