“Sayang sekali, padahal kita ingin mendengar langsung penjelasan terkait potensi dan tantangan pendapatan daerah,” ucap Sabaruddin.

Namun demikian, ia memastikan bahwa DPRD akan mengagendakan pertemuan lanjutan.

Ia mendesak agar ke depan setiap kepala OPD hadir langsung dan membawa data yang lengkap, valid, serta bisa dipertanggungjawabkan.

“Fungsi pengawasan kami membutuhkan data yang rinci dan akurat. Ini bukan hanya menyangkut teknis, tapi bentuk tanggung jawab nyata terhadap publik,” tegasnya.

Rangkaian pembahasan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh DPRD Kaltim agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Prinsip kami jelas, anggaran harus transparan dan tepat sasaran. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (adv)