“Kalau pola lama kan sering muncul kesan, RT yang dekat pejabat dapat, yang nggak dekat ya nggak kebagian. Nah, ini kita mau hilangkan itu,” kata Helmi.

Tim pada saat itu kemudian dibentuk untuk mempelajari skema tersebut.

Setelah dikaji, konsep itu dinilai cocok diterapkan di Kota Samarinda.

Saat masa kampanye Pilkada 2019, gagasan itu dibawa langsung ke warga-warga.

Helmi mengaku mendampingi Andi Harun berkeliling selama kurang lebih satu setengah tahun, menyambangi hampir 1.996 RT.

“Kita datangi satu-satu, jelaskan programnya. Waktu itu nominalnya kita sampaikan Rp100 sampai Rp300 juta per RT,” ucapnya.

Legalitas, Sumber Anggaran, dan Uji Coba Awal Probebaya

Pertanyaan soal legalitas dan sumber anggaran sempat mengemuka.

Helmi mengingat betul, banyak yang meragukan program itu bisa dijalankan.

Namun, menurut dia, dasar hukumnya kemudian disiapkan melalui Peraturan Wali Kota.

Bahkan sebelum Andi Harun resmi dilantik, program itu sudah mulai diuji coba di 20 hingga 30 RT.

Sumber dananya berasal dari efisiensi anggaran perubahan 2021.

Saat itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih di kisaran Rp350 miliar.

Dampak Program Probebaya bagi RT dan Warga Samarinda

Bagi Helmi, dampak program ini terasa di lapisan paling bawah.

Jalan lingkungan kecil yang dulu sulit disentuh PUPR kini bisa dikerjakan lewat Probebaya.