ARUSBAWAH.CO - Dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” yang digelar media online Arusbawah.co pada Minggu (15/2/2026), terungkap fakta soal asal-mula tercetusnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang selama ini dikenal dengan alokasi Rp100 juta per RT per tahun di Kota Samarinda.
Hadir sebagai pembicara, Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkap sejarah lahirnya program Probebaya, yang ternyata bukan gagasan dadakan setelah Andi Harun duduk sebagai wali kota.
Program Rp100 juta per RT, menurut Ketua DPRD Kota Samarinda itu, sudah dirancang jauh sebelum Pilkada 2019 digelar.
Awal Program Probebaya di Samarinda
Di forum itu, Helmi Abdullah tak hanya bicara soal manfaat, tapi juga membuka ulang cerita di balik lahirnya program unggulan kota tepian tersebut.
“Saya mau flashback sedikit,” kata Helmi di hadapan peserta diskusi.
Ia bercerita, ide awal Probebaya muncul pada 2019, ketika Andi Harun baru bersiap maju sebagai calon wali kota.
Saat itu Andi Harun masih menjabat Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur, sementara Helmi memimpin DPC Gerindra Samarinda.
Di DPRD, kata Helmi, dewan sering menerima keluhan dari RT.
Menurutnya, banyak usulan warga yang tak masuk dalam skema anggaran.
Pemerintah kota dinilai lebih fokus pada proyek-proyek besar, sementara kebutuhan kecil di lingkungan RT sering tertinggal.
“Banyak RT usulannya nggak terakomodir. Karena program pemerintah lebih ke skala besar. Kita lalu berpikir, ada nggak program yang betul-betul menyentuh langsung ke tingkat RT?” ujarnya.
Studi Banding ke Kediri dan Konsep Pemerataan Anggaran RT
Dari situ, mereka mulai mencari referensi.
Hasilnya, ditemukan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) di Kota Kediri, Jawa Timur.
Di Kediri, setiap RT mendapat Rp50 juta per tahun.
Konsepnya sederhana yakni pemerataan.
Semua RT dapat, tanpa melihat kedekatan dengan pejabat.
Tag
