ARUSBAWAH.CO - Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun pertama lima gubernur di Pulau Kalimantan menunjukkan hasil yang beragam.
Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat, tidak semua kepala daerah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
Pertama, ada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.
Di tahun pertamanya menjabat, realisasi PAD Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah target.
Dari pagu sebesar Rp10 triliun, realisasi PAD Kaltim hanya mencapai Rp8,6 triliun atau sekitar 86 persen.
Capaian ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu daerah yang belum mampu memenuhi target pendapatan di tahun awal kepemimpinan.
Hanya Dua Provinsi Lampaui Target
Dari lima provinsi di Kalimantan, hanya dua yang berhasil melampaui target PAD, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Di Kalimantan Selatan, Gubernur Muhidin mencatat kinerja impresif.
Dari target Rp4,5 triliun, realisasi PAD mencapai Rp5,2 triliun atau 115 persen.
Sementara itu, Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan juga berhasil melampaui target.
Dengan pagu Rp2,78 triliun, realisasi mencapai Rp2,81 triliun atau sekitar 100,92 persen.
Kalteng dan Kaltara Jauh dari Target
Di sisi lain, dua provinsi lainnya mencatat capaian yang cukup rendah.
Kalimantan Tengah yang dipimpin Agustiar Sabran hanya mampu merealisasikan Rp2,3 triliun dari target Rp4,6 triliun, atau sekitar 49 persen.
Sementara Kalimantan Utara di bawah Zainal A Paliwang mencatat realisasi Rp691 miliar dari target Rp1,02 triliun, atau sekitar 67 persen.

Tahun Pertama Jadi Ujian Kinerja
Seluruh gubernur di Pulau Kalimantan diketahui dilantik pada 20 Februari 2025.
Dengan demikian, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025 menjadi tolok ukur awal dalam membaca arah kinerja fiskal masing-masing daerah.
Hasilnya menunjukkan gambaran yang tidak seragam.
Sebagian daerah mampu melampaui target, namun tidak sedikit yang masih tertinggal.
Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber lainnya.
Di tengah potensi sumber daya alam yang besar di Kalimantan, capaian PAD yang belum maksimal di beberapa provinsi menjadi catatan penting.
Hal ini menandakan masih adanya ruang yang belum tergarap optimal, sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya efektif.
Capaian tahun pertama ini pada akhirnya menjadi pijakan awal bagi masing-masing kepala daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, optimalisasi PAD akan menjadi kunci dalam menjaga kekuatan fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (pra)
- GratisPol Bikin Sempit Fiskal Bankeu untuk Kabupaten/ Kota? Sekda Sri Wahyuni: Kita Harus Realistis
- Rincian Duit APBD Kaltim untuk Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur, Dua Item Pekerjaan Habiskan Rp 9 Miliar
- Rp10 Triliun Ditarget, Rp8,6 Triliun Terkumpul, Sekda Sri Wahyuni Akui Tambang Ikut Seretkan PAD
- Belanja Modal Kaltim 2026: Persentase dengan APBD Tiap Kota, Kabupaten dan Provinsi




