Dengan demikian, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025 menjadi tolok ukur awal dalam membaca arah kinerja fiskal masing-masing daerah.
Hasilnya menunjukkan gambaran yang tidak seragam.
Sebagian daerah mampu melampaui target, namun tidak sedikit yang masih tertinggal.
Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber lainnya.
Di tengah potensi sumber daya alam yang besar di Kalimantan, capaian PAD yang belum maksimal di beberapa provinsi menjadi catatan penting.
Hal ini menandakan masih adanya ruang yang belum tergarap optimal, sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya efektif.
Capaian tahun pertama ini pada akhirnya menjadi pijakan awal bagi masing-masing kepala daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, optimalisasi PAD akan menjadi kunci dalam menjaga kekuatan fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (pra)
- GratisPol Bikin Sempit Fiskal Bankeu untuk Kabupaten/ Kota? Sekda Sri Wahyuni: Kita Harus Realistis
- Rincian Duit APBD Kaltim untuk Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur, Dua Item Pekerjaan Habiskan Rp 9 Miliar
- Rp10 Triliun Ditarget, Rp8,6 Triliun Terkumpul, Sekda Sri Wahyuni Akui Tambang Ikut Seretkan PAD
- Belanja Modal Kaltim 2026: Persentase dengan APBD Tiap Kota, Kabupaten dan Provinsi
Tag




