Menurut Hiththan, saat aksi berlangsung gubernur sempat menyatakan siap berdialog. Surat resmi pun telah dikirim dan terus ditindaklanjuti setiap minggu.
Namun sampai sekarang, kata dia, tidak pernah ada jawaban resmi apakah gubernur benar-benar bersedia hadir atau tidak.

“Memang pernah ada komunikasi dari TAGUPP yang menawarkan perubahan format dari debat menjadi diskusi. Tetapi kami tidak mau,” ujarnya.

Ia menilai format debat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban gubernur terhadap berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial yang memicu gejolak publik.

“Paling tidak gubernur harus bisa menjelaskan apa argumentasinya, apa alasannya, dan mempertanggungjawabkan semua itu secara terbuka,” katanya.

Menurutnya, ruang debat dibutuhkan agar publik bisa menilai langsung berbagai tudingan maupun bantahan yang selama ini beredar.

“Kalau memang ada yang dianggap berita bohong, silakan diperdebatkan secara terbuka,” tegasnya.

Sindiran Lewat “Debat Simbolik”

Sebelum acara tersebut, sempat beredar flyer yang menampilkan tulisan “Gubernur Kaltim menerima tantangan terbuka.”

Hiththan menjelaskan tulisan itu merupakan bentuk propaganda simbolik karena pihaknya pesimistis gubernur benar-benar akan hadir berdebat.

“Kalimat itu ditampilkan dalam bentuk visual dan simbolik. Karena kami menilai hampir mustahil gubernur benar-benar hadir untuk berdebat,” katanya.

Ia menyebut jika gubernur tak kunjung hadir ke kampus, maka mahasiswa memilih “menghadirkan” simbol gubernur di depan kantor Pemprov Kaltim.

“Kalau kami tidak bisa menghadirkan gubernur ke kampus untuk berdebat, maka kami datang ke depan kantor Pemprov dan ‘berdebat’ dengan simbol atau fotonya,” ujarnya.

BEM Unmul juga menegaskan perjuangan mereka tidak berhenti pada forum diskusi tersebut.

“Apakah ini menjadi akhir perjuangan? Tentu tidak. Perjuangan harus terus dilakukan melalui aksi berjilid-jilid dan berbagai bentuk perjuangan lainnya,” tutup Hiththan. (raf)