ARUSBAWAH.CO -  Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi Jilid II yang digelar di Teras Samarinda, Rabu (6/5/2026), menjadi ruang kritik terbuka terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Forum yang dirangkai dengan peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional itu dihadiri berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.

Sejumlah isu menjadi sorotan, mulai dari tantangan debat terbuka yang tak kunjung direspons gubernur, polemik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, laundry Rp450 juta, persoalan lingkungan, isu PHK, hingga dugaan praktik dugaan dinasti politik keluarga gubernur.

Hadir sebagai pembicara Presiden BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra dan Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardiyanto.

Dalam forum itu, Tiyo melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud yang dinilai semakin menjauh dari rakyat.

“Hari ini saya datang untuk bersolidaritas pada perjuangan rakyat Kalimantan Timur yang sedang melawan pemimpin zalim. Pemimpin yang tidak paham rakyatnya, pemimpin yang angkuh karena merasa sudah berkuasa,” ujar Tiyo saat diwawancara usai kegiatan.

Ia menilai persoalan di Kalimantan Timur bukan sekadar isu lokal, melainkan sudah menyentuh persoalan demokrasi dan kebangsaan.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemimpin tidak boleh antikritik ataupun menutup diri terhadap aspirasi masyarakat.

“Dalam negara republik yang percaya pada sistem demokrasi, tidak boleh ada pemimpin yang sombong, karena demokrasi bisa merevisi pemimpinnya kapan pun,” katanya.

Tiyo bahkan menyebut pemerintahan Rudy Mas’ud sebagai pemerintahan yang kehilangan sensitivitas terhadap rakyat.

“Saya kira hari ini Kalimantan Timur punya pemimpin yang demikian. Pemimpin yang bisu, buta, dan tuli. Tidak mau mendengarkan rakyat, tidak mau melihat realitas rakyat, dan tidak mau berbicara dengan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung sikap pemerintah yang dinilai takut berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat.

“Pemerintah yang bodoh itu takut pada rakyat yang pintar. Kalau pemerintah takut berdialog dengan rakyat, itu tanda bahwa pemerintahannya bermasalah,” ujarnya.

Solidaritas Nasional untuk Gerakan Kaltim

Tiyo mengaku melihat sesuatu yang berbeda dalam gerakan massa di Kalimantan Timur dibanding daerah lain.

Menurutnya, aksi-aksi yang terjadi di Kaltim tidak lagi sekadar menjadi gerakan mahasiswa, tetapi telah berkembang menjadi gerakan masyarakat yang lebih luas.

“Di banyak tempat gerakan hanya melibatkan mahasiswa. Tetapi di Kalimantan Timur, gerakan itu menyempurnakan dirinya menjadi gerakan masyarakat,” katanya.

Ia menyebut keterlibatan masyarakat dalam aksi 21 April hingga aksi lanjutan menunjukkan tingginya kesadaran politik warga Kaltim.

“Masyarakat Kaltim membuktikan bahwa kesadaran politik dan kesadaran kebangsaannya tidak bisa diremehkan. Mereka sangat tahu bahwa kalau pemimpinnya tidak beres, maka harus diprotes,” ujarnya.

Tiyo pun menyatakan salut terhadap konsistensi masyarakat Kaltim dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.

“Saya salut untuk masyarakat Kaltim yang berani dan konsisten melakukan perlawanan,” katanya.

Singgung “Keruntuhan Dinasti Mas’ud”

Dalam kesempatan itu, Tiyo juga menyinggung soal kekuasaan politik keluarga Rudy Mas’ud.

Ia mengingatkan agar sikap pemerintah yang dinilai semakin tertutup terhadap kritik tidak berujung pada kehancuran politik dinasti keluarga.

“Kalau Pak Rudy Mas’ud sebagai gubernur terus-menerus mempertahankan sikap yang tidak disertai rasa malu, maka ini tidak hanya berbahaya bagi masyarakat Kaltim, tetapi juga berbahaya bagi keluarganya,” ucapnya.

“Keluarganya harus menjaga betul hal ini. Jangan sampai terjadi keruntuhan dinasti Mas’ud yang dimulai dari kantor gubernur,” lanjutnya.

Meski melontarkan kritik tajam, Tiyo menegaskan pernyataan tersebut bukan ancaman, melainkan bentuk peringatan politik.

“Saya tidak mengatakan itu untuk menantang, tetapi sebagai peringatan agar berhati-hati dan jangan sampai hal itu terjadi,” katanya.

BEM Unmul: Gubernur Tak Pernah Beri Kepastian Debat

Sementara itu, Presiden BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra menegaskan forum tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan mahasiswa sejak Aksi 23 Februari lalu di Kantor Gubernur.

Ia menyebut pihaknya telah berkali-kali mengundang Rudy Mas’ud untuk debat terbuka, namun hingga kini tak pernah mendapat kepastian resmi.

“Bahkan sebelum aksi berlangsung, kami sudah mengirim surat tantangan debat terbuka kepada gubernur,” katanya.

Menurut Hiththan, saat aksi berlangsung gubernur sempat menyatakan siap berdialog. Surat resmi pun telah dikirim dan terus ditindaklanjuti setiap minggu.
Namun sampai sekarang, kata dia, tidak pernah ada jawaban resmi apakah gubernur benar-benar bersedia hadir atau tidak.

“Memang pernah ada komunikasi dari TAGUPP yang menawarkan perubahan format dari debat menjadi diskusi. Tetapi kami tidak mau,” ujarnya.

Ia menilai format debat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban gubernur terhadap berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial yang memicu gejolak publik.

“Paling tidak gubernur harus bisa menjelaskan apa argumentasinya, apa alasannya, dan mempertanggungjawabkan semua itu secara terbuka,” katanya.

Menurutnya, ruang debat dibutuhkan agar publik bisa menilai langsung berbagai tudingan maupun bantahan yang selama ini beredar.

“Kalau memang ada yang dianggap berita bohong, silakan diperdebatkan secara terbuka,” tegasnya.

Sindiran Lewat “Debat Simbolik”

Sebelum acara tersebut, sempat beredar flyer yang menampilkan tulisan “Gubernur Kaltim menerima tantangan terbuka.”

Hiththan menjelaskan tulisan itu merupakan bentuk propaganda simbolik karena pihaknya pesimistis gubernur benar-benar akan hadir berdebat.

“Kalimat itu ditampilkan dalam bentuk visual dan simbolik. Karena kami menilai hampir mustahil gubernur benar-benar hadir untuk berdebat,” katanya.

Ia menyebut jika gubernur tak kunjung hadir ke kampus, maka mahasiswa memilih “menghadirkan” simbol gubernur di depan kantor Pemprov Kaltim.

“Kalau kami tidak bisa menghadirkan gubernur ke kampus untuk berdebat, maka kami datang ke depan kantor Pemprov dan ‘berdebat’ dengan simbol atau fotonya,” ujarnya.

BEM Unmul juga menegaskan perjuangan mereka tidak berhenti pada forum diskusi tersebut.

“Apakah ini menjadi akhir perjuangan? Tentu tidak. Perjuangan harus terus dilakukan melalui aksi berjilid-jilid dan berbagai bentuk perjuangan lainnya,” tutup Hiththan. (raf)