ARUSBAWAH.CO - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi kembali menyoroti ketiadaan dukungan insentif bagi pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Menurutnya, kelompok pengawas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tersebut belum tersentuh program bantuan Pemprov, meskipun para guru madrasah dan PAI sudah lebih dulu memperoleh dukungan melalui skema Jospol.

Dalam agenda pertemuan antara Komisi IV dan para pengawas madrasah baru-baru ini, Darlis menerima sejumlah aspirasi yang mengeluhkan ketidaksetaraan perlakuan tersebut. 

Ia menyebut masalah ini telah terjadi berlarut-larut, hingga memengaruhi kinerja pengawasan pendidikan berbasis keagamaan di tingkat daerah.

"Mereka lagi memperjuangkan agar para pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam itu mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi. Karena mereka selama ini tidak ada sama sekali dapat insentif. Ini menjadi kendala yang sangat berarti dalam melaksanakan tugasnya," jelas Darlis.

Ia merinci bahwa posisi pengawas menuntut mobilitas tinggi serta kebutuhan operasional yang besar. 

Satu pengawas bertanggung jawab mengawal mutu puluhan madrasah. Namun karena tidak ada biaya pendukung lapangan, sebagian dari mereka terpaksa mengurangi intensitas pengawasan langsung.

"Pengawas ini sifatnya mobile. Kalau tidak ditunjang insentif dan sarana-prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya. Banyak pengawas akhirnya hanya bisa koordinasi lewat telepon karena tidak ada biaya perjalanan," terangnya.