Kekhawatiran lain muncul karena adanya informasi calon direksi baru disebut berasal dari luar daerah dan memiliki kedekatan tertentu dengan lingkar kekuasaan.

Di sektor pendidikan, persoalan SMAN 10 Samarinda ikut masuk dalam isi tutuntan Aliansi.

Aliansi menilai kebijakan pemindahan kembali sekolah tersebut ke lokasi lama berpotensi mengganggu Program Strategis Nasional Garuda Transformasi.

Mereka menyebut kebijakan itu memicu dampak lanjutan, mulai dari kepala sekolah yang dinonaktifkan, mutasi terhadap 17 guru, hingga terganggunya ekosistem pendidikan yang sebelumnya telah dibangun.

“Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan politik jangka pendek,” tulis mereka.

Tak berhenti di situ, dalam surat yang diterima Budisatrio Djiwandono aliansi juga menyoroti rencana renovasi Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Gubernur Rudy Mas’ud Rp25 miliar.

Oleh karena itu, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim meminta Rudy Mas’ud mempertimbangkan mundur dari jabatan gubernur apabila dianggap tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan secara kondusif dan profesional.

Dalam surat itu juga, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemprov Kaltim, menerapkan merit system dalam jabatan publik, mengevaluasi seluruh kebijakan daerah, hingga mendorong aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, BPK dan BKN turun langsung melakukan investigasi di Kalimantan Timur.

“Menghentikan praktik KKN di Kalimantan Timur sekarang,” tulis salah satu poin tuntutan mereka.

(wan)