Selain itu, posisi keponakan gubernur sebagai Ketua KADIN Kaltim periode 2025-2030 juga ikut dipersoalkan.

Mereka menilai kondisi itu memunculkan kekhawatiran publik terkait konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan organisasi ekonomi daerah.

Mobil Dinas Rp8,5 Miliar dan 43 Tenaga Ahli Rp8,3 Miliar Ikut Dipersoalkan

Tak hanya soal relasi kekuasaan, aliansi juga mempersoalkan polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar.

Kebijakan Rudy Mas’ud dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat di tengah persoalan jalan rusak yang masih tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur.

“Masyarakat masih menghadapi jalan rusak parah, tapi muncul pengadaan mobil dinas miliaran rupiah. Ini memunculkan pertanyaan publik soal keberpihakan anggaran,” bunyi isi surat tersebut.

Sorotan tajam berikutnya diarahkan pada kebijakan pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur dengan total anggaran sekitar Rp8,3 miliar per tahun.

Aliansi mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebesar itu, apalagi pemerintah daerah dinilai sudah memiliki staf ahli dari unsur ASN.

Menurut mereka, anggaran miliaran rupiah itu seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan perbaikan infrastruktur dasar.

Polemik Bankaltimtara dan SMAN 10 Samarinda Masuk Isi Surat Tuntutan

Aliansi juga menyinggung polemik Bank Kaltimtara.

Isi surat itu juga mempertanyakan isu pergantian direksi meski masa jabatan direksi sebelumnya disebut masih berlaku hingga 2028.