ARUSBAWAH.CO - Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) melayangkan surat permohonan kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui tangan keponakannya, Budisatrio Djiwandono.
Surat itu berisi tuntutan evaluasi total terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai sarat polemik, mulai dari dugaan nepotisme, pemborosan APBD, konflik kepentingan, hingga persoalan pendidikan dan tata kelola BUMD.
Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, kepada Budisatrio Djiwandono usai agenda rapat tertutup bersama tokoh masyarakat dan kader Gerindra di Harris Hotel Samarinda, Jumat (8/5/2026) sore.
Budisatrio Djiwandono sendiri diketahui merupakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra sekaligus anggota komisi I DPR RI dapil Kaltim.
Posisi politiknya yang dekat dengan Presiden Prabowo membuat aliansi itu berharap surat itu benar-benar sampai ke meja Istana Kepresidenan.
Redaksi Arusbawah.co memperoleh salinan isi surat yang diterima Budisatrio Djiwandono.
Aliansi Soroti Dugaan Dinasti Politik dan Konflik Kepentingan di Pemprov Kaltim
Dalam surat itu, Aliansi menilai berbagai kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud dalam kurun sekitar satu tahun terakhir memunculkan kegaduhan publik dan dianggap bertentangan dengan prinsip good governance, merit system, efisiensi anggaran, hingga profesionalitas pemerintahan daerah.
“Sebagai provinsi strategis penyangga IKN, Kalimantan Timur seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan serta berpihak kepada rakyat,” tulis aliansi tersebut dalam suratnya yang diterima redaksi Arusbawah.co.
Namun menurut mereka, yang terjadi justru sebaliknya.
Aliansi mempersoalkan dugaan konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga elite daerah Rudy Mas’ud.
Hubungan keluarga antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud disebut memunculkan persepsi dinasti politik di tubuh pemerintahan daerah.
Selain itu, posisi keponakan gubernur sebagai Ketua KADIN Kaltim periode 2025-2030 juga ikut dipersoalkan.
Mereka menilai kondisi itu memunculkan kekhawatiran publik terkait konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan organisasi ekonomi daerah.
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar dan 43 Tenaga Ahli Rp8,3 Miliar Ikut Dipersoalkan
Tak hanya soal relasi kekuasaan, aliansi juga mempersoalkan polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar.
Kebijakan Rudy Mas’ud dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat di tengah persoalan jalan rusak yang masih tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
“Masyarakat masih menghadapi jalan rusak parah, tapi muncul pengadaan mobil dinas miliaran rupiah. Ini memunculkan pertanyaan publik soal keberpihakan anggaran,” bunyi isi surat tersebut.
Sorotan tajam berikutnya diarahkan pada kebijakan pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur dengan total anggaran sekitar Rp8,3 miliar per tahun.
Aliansi mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebesar itu, apalagi pemerintah daerah dinilai sudah memiliki staf ahli dari unsur ASN.
Menurut mereka, anggaran miliaran rupiah itu seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Polemik Bankaltimtara dan SMAN 10 Samarinda Masuk Isi Surat Tuntutan
Aliansi juga menyinggung polemik Bank Kaltimtara.
Isi surat itu juga mempertanyakan isu pergantian direksi meski masa jabatan direksi sebelumnya disebut masih berlaku hingga 2028.
Kekhawatiran lain muncul karena adanya informasi calon direksi baru disebut berasal dari luar daerah dan memiliki kedekatan tertentu dengan lingkar kekuasaan.
Di sektor pendidikan, persoalan SMAN 10 Samarinda ikut masuk dalam isi tutuntan Aliansi.
Aliansi menilai kebijakan pemindahan kembali sekolah tersebut ke lokasi lama berpotensi mengganggu Program Strategis Nasional Garuda Transformasi.
Mereka menyebut kebijakan itu memicu dampak lanjutan, mulai dari kepala sekolah yang dinonaktifkan, mutasi terhadap 17 guru, hingga terganggunya ekosistem pendidikan yang sebelumnya telah dibangun.
“Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan politik jangka pendek,” tulis mereka.
Tak berhenti di situ, dalam surat yang diterima Budisatrio Djiwandono aliansi juga menyoroti rencana renovasi Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Gubernur Rudy Mas’ud Rp25 miliar.
Oleh karena itu, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim meminta Rudy Mas’ud mempertimbangkan mundur dari jabatan gubernur apabila dianggap tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan secara kondusif dan profesional.
Dalam surat itu juga, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemprov Kaltim, menerapkan merit system dalam jabatan publik, mengevaluasi seluruh kebijakan daerah, hingga mendorong aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, BPK dan BKN turun langsung melakukan investigasi di Kalimantan Timur.
“Menghentikan praktik KKN di Kalimantan Timur sekarang,” tulis salah satu poin tuntutan mereka.
(wan)
