Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran APBD dalam proyek rehabilitasi ini.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat!” seru Agus Setiawan selaku koordinator lapangan.

AMPL-KT juga mendesak Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2024 untuk menaruh perhatian serius pada kasus ini.

“Jangan sampai Pansus LKPJ tajam ke luar tapi tumpul ke dalam,” tegasnya.

Ads Arusbawah.co