“Iya, karena situasi ekonomi 2025. Situasi ekonomi kan juga 2025 kita tahu ya, PDRB itu juga turun ya. Kaltim itu turun PDRB-nya,” katanya.

Artinya, menurut Muhammad Yamin, penurunan dividen ke kas daerah tak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro daerah.

Dugaan Kredit Fiktif Rp208 Miliar di Kaltara

Selain itu, soal dugaan kasus kredit fiktif di Kaltara yang disebutkan Rudy Mas’ud juga menjadi alasan pencopotan Muhammad Yamin.

Kasus yang dimaksud Rudy Mas’ud adalah dugaan kredit fiktif yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara.

Dalam kasus kredit fiktif itu, penyidik polda Kaltara menemukan adanya penyimpangan terstruktur melalui penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif sebagai jaminan kredit.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kerugian negara mencapai Rp208 miliar.

Sementara itu, enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dua tersangka diketahui pernah menjabat sebagai kepala cabang Bankaltimtara.

Ditanya soal kasus kredit fiktif itu, Muhammad Yamin memilih berbicara lebih hati-hati.

“Iya, itu kan berproses itu. Kita hargailah proses hukum,” demikian ungkapan Muhammad Yamin.

(wan)