“Setahun sekali saja cukup, kami tidak menuntut lebih. Yang penting ada, seperti dulu,” katanya.

Selain persoalan BST, Ali juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang turut memperburuk kondisi penyandang disabilitas.

Di antaranya adalah akses terhadap pekerjaan yang dinilai masih diskriminatif, serta layanan BPJS Kesehatan yang banyak dilaporkan tidak aktif.

“Banyak teman-teman kami yang mengeluhkan BPJS-nya mati. Padahal kami ini kelompok yang rentan sakit. Kalau tidak ada jaminan kesehatan, tentu sangat menyulitkan,” ujarnya.

Terkait ketenagakerjaan, Ali menyebut masih banyak perusahaan maupun instansi yang belum memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas.

“Kami seringkali tidak diberi kesempatan bekerja. Masih ada pilih-pilih. Ini harus jadi perhatian juga,” tambahnya.

Aksi yang diikuti oleh kelompok disabilitas ini disebut sebagai yang pertama kalinya dilakukan di Kalimantan Timur. Ali mengakui, sebelumnya mereka lebih memilih menempuh jalur audiensi. Namun, melihat kondisi yang tak kunjung berubah, mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan dan bergabung dengan massa aksi lainnya.

“Kami sebenarnya ingin audiensi, tapi merasa percuma kalau tidak ada perubahan. Kebetulan ada aksi, jadi kami ikut menyuarakan ini,” jelasnya.

Senada dengan Ali, Koordinator Aksi, Veronika, menyebut kebijakan penghentian BST sebagai bentuk kemunduran dalam perlindungan hak penyandang disabilitas di daerah.

Ia bahkan menilai pemerintah saat ini gagal memenuhi janji-janji yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.