ARUSBAWAH.CO -  Untuk pertama kalinya, kelompok penyandang disabilitas di Kalimantan Timur turun langsung ke jalan mengikuti aksi unjuk rasa yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi yang berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur ini menyuarakan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Pemerintah Provinsi Kaltim belakangan ini.

Massa penyandang disabilitas menjadi kelompok pertama yang menyampaikan protes di Kantor DPRD, bahkan sebelum massa dari kalangan umum dan mahasiswa.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (KOPPADIS) Kalimantan Timur adalah protes terhadap penghentian Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas. Kebijakan yang dinilai memutus akses bantuan tahunan tersebut memicu kekecewaan mendalam dan menjadi alasan utama mereka turut serta dalam aksi.

Ketua KOPPADIS Kalimantan Timur, Muhammad Ali, mengungkapkan bahwa BST selama ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Program tersebut bahkan telah berjalan lintas kepemimpinan gubernur sebelumnya.

“Dari zamannya Awang Faroek sampai Isran Noor, bantuan sosial terencana itu selalu ada setiap tahun. Bahkan di masa Isran Noor, jumlah penerima ditingkatkan hingga ribuan orang,” ujar Ali saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (21/4/2026).

Namun, menurutnya, sejak pergantian kepemimpinan ke Gubernur Rudy Mas’ud, bantuan tersebut tidak lagi diberikan.

Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi kelompok disabilitas yang selama ini bergantung pada BST untuk menunjang kebutuhan dasar.

“Sekarang sudah tidak ada sama sekali. Itu yang membuat kami akhirnya ikut turun aksi. Ini bukan soal politik, tapi soal hak kami yang hilang,” tegasnya.

Ali menuturkan, BST memang tidak diberikan setiap bulan, melainkan hanya satu kali dalam setahun. Meski demikian, bantuan tersebut tetap memiliki arti penting bagi para penerima.