“Selama daerah seperti Mahulu hanya dikirimi bantuan sembako saat krisis, itu menunjukkan kita tidak punya komitmen membangun sistem yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Lanjutnya, ketergantungan mutlak pada jalur sungai membuat Mahulu sangat rentan. Saat sungai surut atau terjadi gangguan, tidak ada jalur alternatif yang andal untuk mengalirkan barang dan logistik. Ini membuat harga barang melonjak dan warga menanggung beban biaya hidup yang tinggi.

“Kita bicara wilayah perbatasan yang strategis, tapi akses jalannya seperti tak pernah jadi prioritas. Padahal tidak perlu jalan mewah, cukup jalan tanah yang bisa dilalui sepanjang tahun sudah bisa menurunkan harga barang,” jelasnya.

Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang kerap baru bertindak setelah ada pemberitaan atau keluhan viral di media sosial. Pendekatan seperti ini, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan persoalan logistik belum menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Seharusnya pembangunan wilayah tidak menunggu viral. Mahulu bukan sekadar daerah terpencil, tapi bagian dari NKRI yang punya hak atas layanan dan konektivitas yang layak,” tegasnya.

Purwadi menegaskan bahwa untuk menjawab persoalan mendasar di Mahulu, pemerintah harus berani mengubah pendekatan, dari yang bersifat bantuan sesaat menjadi pembangunan infrastruktur yang memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

“Kalau tidak dimulai sekarang, Mahulu akan terus terjebak dalam siklus keterisolasian dan ketimpangan,” katanya. (pra)