Ia menekankan, keterisolasian wilayah seperti Mahulu membuat distribusi logistik, termasuk bahan makanan, menjadi sangat bergantung pada jalur transportasi yang terbatas. 

“Lewat darat belum bisa, sungai pun dangkal. Sementara kebutuhan warga mendesak. Solusinya memang harus ada helikopter,” tegasnya. 

Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim telah mencanangkan pembangunan infrastruktur jalan ke wilayah tersebut, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan. 

Dalam situasi darurat seperti saat ini, seharusnya pemerintah daerah sudah menyiapkan helikopter operasional yang bisa digunakan bersama-sama.

“Kita sempat berencana pinjam helikopter ke Polda, tapi kondisinya sedang perbaikan. Jadi akhirnya kita harus lewat sungai dengan sistem lansir dari kapal besar ke kapal kecil. Itu sangat memperlambat,” ungkap Hasanuddin.

Ia menyarankan agar ke depan, pengadaan helikopter bisa dilakukan melalui skema sewa dengan pihak ketiga, mengingat kebutuhan perawatan dan operasional yang kompleks. 

“Tahun lalu saat masih Pj Gubernur, kita sempat sewa selama tiga bulan untuk penanganan banjir bandang. Tapi sekarang kita tidak punya sama sekali,” jelasnya.

Hasanuddin juga mengusulkan agar skema penyediaan helikopter ini bisa dibantu melalui program CSR perusahaan besar di Mahakam Ulu, seperti Gunung Bayan, agar ada kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengatasi keterbatasan akses.

Ia berharap mulai tahun 2026, program penguatan infrastruktur dan transportasi ke wilayah terpencil dapat benar-benar berjalan.

“Sangat perlu helikopter. Kita ini punya wilayah perbatasan yang rawan bencana dan infrastruktur jalannya masih rusak. Harus diusahakan ini,” bebernya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai bahwa Mahulu selama ini seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa fondasi infrastruktur yang memadai. Ia menyebut, kebijakan pemerintah cenderung bersifat karitatif, bukan transformatif.