ARUSBAWAH.CO - Kalimantan Timur menghadapi tantangan baru menjelang agenda politik nasional berikutnya, terutama setelah rangkaian Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak usai. 

Upaya memperbaiki kualitas pengawasan kini menjadi fokus utama seluruh pihak, termasuk DPRD Kaltim.

Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menilai bahwa pengalaman sebelumnya harus menjadi landasan untuk mengembangkan pola kerja yang lebih matang.

“Kami mengevaluasi secara menyeluruh. Kami mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik,” ujar Subandi, menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif sebagai fondasi pembenahan.

Sebagai wilayah yang kini turut memikul beban politik nasional karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim berada dalam posisi yang memerlukan pengawasan lebih tajam.

Pergeseran dinamika politik dipastikan membuat kompleksitas pengawasan meningkat, sehingga mekanisme lama tidak lagi cukup.

“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya, menyiratkan bahwa peningkatan standar sudah menjadi keharusan.