Dalam dokumen yang sama, WALHI juga menyoroti data kelistrikan PLN tahun 2025.

Disebutkan, Sistem Mahakam di Kalimantan Timur memiliki kapasitas pembangkit sekitar 911 megawatt, sementara beban puncaknya sekitar 501 megawatt, sehingga tercatat memiliki surplus daya sekitar 410 megawatt.

Sementara itu, Sistem Barito yang melayani Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki kapasitas sekitar 1.151 megawatt, dengan kebutuhan listrik berkisar 1.000 hingga 1.085 megawatt, sehingga masih menyisakan surplus sekitar 66 megawatt.

Menurut WALHI, kondisi tersebut menunjukkan persoalan kelistrikan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan daya, tetapi juga menyangkut ketahanan sistem dan tata kelola jaringan.

Kritik terhadap Ketergantungan Energi Fosil

WALHI menilai krisis kelistrikan yang terjadi merupakan konsekuensi dari kebijakan energi nasional yang masih bertumpu pada batu bara.

Organisasi tersebut menyebut model pembangunan energi berbasis fosil bersifat tidak berkelanjutan karena bergantung pada sumber daya yang terbatas serta menimbulkan dampak ekologis berupa kerusakan lahan, pencemaran udara, dan tekanan terhadap sumber daya air.

Dalam rilisnya, WALHI juga mengkritik berbagai kebijakan pengembangan energi, termasuk penerapan co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut WALHI, kebijakan tersebut belum mampu menggantikan ketergantungan terhadap batu bara, bahkan dinilai berpotensi memperluas tekanan terhadap kawasan hutan melalui pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE).

Soroti Wilayah Ekstraktif di Kalimantan

Selain persoalan listrik, WALHI menyoroti tingginya pemanfaatan ruang di Kalimantan untuk sektor ekstraktif.