ARUSBAWAH.CO - Krisis pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan sejak akhir Juni 2026 mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Dalam dokumen rilis yang diterima redaksi Arusbawah.co pada Selasa (7/7/2026), WALHI menyebut kondisi tersebut sebagai potret paradoks tata kelola energi nasional.
Melalui gerakan Bersihkan Indonesia Kalimantan, WALHI menilai pemadaman bergilir yang terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat memperlihatkan ketimpangan antara wilayah penghasil energi dengan pelayanan dasar yang diterima masyarakat.
Dalam rilis tersebut, WALHI mengutip pernyataan General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, saat rapat bersama DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis (2/7/2026), yang menyebut pemadaman bergilir diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026.
Pulau Penghasil Batu Bara Justru Mengalami Krisis Listrik
Menurut WALHI, situasi ini menjadi ironi karena Kalimantan merupakan penyumbang utama produksi batu bara nasional.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, sekitar 687 juta ton atau 82 persen produksi batu bara Indonesia berasal dari Pulau Kalimantan.
Kontribusi terbesar berasal dari Kalimantan Timur sebesar 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan sekitar 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, Kalimantan Utara 29 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton.
WALHI mempertanyakan bagaimana wilayah yang menjadi tulang punggung pasokan energi nasional justru mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.
"Bagaimana mungkin pulau yang menjadi penyedia utama bahan bakar energi nasional justru mengalami pemadaman listrik bergilir?" demikian salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam dokumen rilis tersebut.
