Pemilihan biro perjalanan sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing jemaah secara mandiri, sesuai dengan pilihan dan kepercayaan mereka terhadap travel yang memiliki izin resmi.

“Tidak ada penunjukan travel oleh pemerintah. Jemaah bebas memilih dan mengajukan travel yang mereka gunakan,” jelasnya.

Data Travel 2025 Dibuka ke Publik

Sebagai bentuk transparansi, Pemprov Kaltim juga menyampaikan bahwa keberangkatan jemaah umrah tahun 2025 dilakukan oleh berbagai penyelenggara perjalanan, bukan oleh satu pihak tertentu.

Beberapa travel yang tercatat memberangkatkan jemaah antara lain PT WPU, PT AMS, PT APW, hingga PT CMW. 

"Dalam keberangkatan tahun 2025 itu, nama PT ASA Tour yang dituduhkan akun anonim itu, sama sekali tak memberangkatkan jemaah umroh dari dana pemerintah. Di 2025 saja tak ada, apalagi di 2026 yang belum ada keberangkatan sama sekali" jelas Dasmiah. 

Dasmiah menekankan bahwa keterbukaan data ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terpengaruh isu yang tidak terverifikasi.

Pentingnya Klarifikasi Informasi Publik

Menurutnya, isu yang berkaitan dengan program publik harus disikapi dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap informasi perlu melalui proses verifikasi yang jelas sebelum disebarluaskan.