.webp)
ARUSBAWAH.CO - Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dasmiah menjawab perihal adanya konferensi pers yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, terkait dengan klaim tak cairnya dana bantuan Beasiswa GratisPol untuk beberapa mahasiswa.
Ditemui di ruangannya pada Selasa (04/02/2026), Dasmiah menyebut, Pemprov saat ini terus melakukan langkah-langkah merespon terkait dengan keluhan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa terkait GratisPol.
Namun, ia menyarankan, agar pihak mahasiswa juga bisa melakukan koordinasi lebih dahulu dengan pihak kampus.
Hal ini karena, dari pihaknya, dalam proses penyaluran GratisPol, selalu berkomunikasi dengan pihak kampus/ universitas.
"Dari saya (tim GratisPol), berkomunikasi dengan pihak kampus. Setelah peristiwa ITK kemarin, laporan dari kampus, belum ada yang bermasalah," ucapnya.
Ini penting dilakukan, karena dijelaskan Dasmiah, bahwa adalah kampus yang lebih mengetahui para peserta didik di tempat mahasiswa itu berkuliah.
"Yang lebih tahu, pasti dari pihak kampus," ucapnya.
Perihal adanya klaim dari mahasiswa yang melakukan aduan ke LBH Samarinda, Dasmiah sampaikan bahwa, jika solusi yang ingin dicari, maka seyogyanya, kampus yang melaporkan jumlah mahasiswa yang terkendala kepada pihak GratisPol.
Dari sana, baru lah bisa diketahui, apa persoalan yang terjadi.
"Kan harus tahu dulu, yang klaim bermasalah ini dari kampus mana. Kampusnya lebih dahulu kami komunikasikan, dari sana bisa diketahui lebih lanjut," ucapnya.
Hal ini sebagaimanya yang pernah terjadi pada kampus ITK, yang menurutnya justru bisa dicarikan jalan keluarnya, saat kampus melakukan koordinasi lanjutkan kepada pihak Gratispol.
"Yang kemarin kan akhirnya klir, bahkan mahasiswanya (ITK) juga akhirnya datang ke Kantor Gubernur untuk bisa memahami persoalan yang terjadi. Akhirnya mereka kini bisa kuliah dengan Beasiswa GratisPol usai dari pihak kampus memindahkan dari kelas eksekutif ke kelas reguler," jelasnya.
Sampaikan Overall Data Penerima Gratispol
Lebih lanjut, Dasmiah sampaikan, ketika ada persoalan masuk, pihak dari GratisPol juga bekerja berdasarkan data.
Ia mencontohkan, hingga saat ini, penerima Gratispol berdasarkan sistem, sudah mencover penerima sebanyak 24.874 mahasiswa.
Sementara, persoalan ITK kemarin sebanyak 7 mahasiswa dan 39 mahasiswa yang mengadu ke LBH Samarinda, jika dijumlah, adalah 46 orang.
"Kalau dipersentase, berarti itu sekitar 0,18 - 0, 12 persen. Berarti hampir 90 persen lebih yang sudah menerima GratisPol," kata Dasmiah
Dasmiah sampaikan, pihaknya tidak memungkiri ada persoalan-persoalan muncul di tahun pertama GratisPol dilakukan. Dan persoalan itu pun juga sudah dilakukan langkah oleh pihak Pemprov.
"Yang ada persoalan-persoalan seperti ITK kemarin, juga kami upayakan solusinya. Jadi, dalam pelaksanaan, ada case-case yang bermasalah, tapi ada juga puluhan ribu case-case yang berhasil, Ini kan berarti GratisPol sudah bisa minimal meringankan puluhan ribu mahasiswa Kaltim," ucapnya.
Redaksi kemudian pertanyakan angka 24.874 mahasiswa tersebut.
Dirinci Dasmiah, itu berdasarkan kategori penerima, dimana angkanya bersumber dari data di bawah ini:
- PTN Dalam Daerah: 11.690
- PTS Dalam Daerah: 9.929
- PT Luar Daerah: 2.013
- Afirmasi: 560
- Kerjasama: 477
- Khusus: 134
- PT Luar Negeri: 71
Jumlah: 24.874 penerima
Di akhir, Dasmiah sampaikan, ia tak menampik GratisPol memang butuh banyak pengawasan dalam pelaksanaannya.
Ia meyakini, ada banyak warga Kaltim yang tersenyum dari hadirnya program bantuan pendidikan ini.
"Karena kalau kita lihat secara nasional, Kaltim ini paling besar pemberian beasiswanya dibandingkan seluruh provinsi di Kalimantan. Bahkan kita hanya kalah dari Jakarta. Ini berarti dari aspek kebijakan, ada upaya pemerintah untuk memperhatikan pendidikan warganya," tutupnya.
Perbandingan Beasiswa Antar Provinsi
Tim redaksi turut menelusuri data-data terkait bantuan pendidikan jenjang S1 dari beberapa provinsi di Indonesia.
Hal ini untuk menguji klaim Dasmiah perihal statement dimana Gratispol lebih besar anggarannya dibandingkan bantuan pendidikan beasiswa provinsi lain.
Berikut perbandingannya:
Kalimantan Timur Rp206,9 Miliar untuk Gratispol Pendidikan
Diplot untuk pembiayaan bantuan pendidikan jenjang S-1, S-2 dan S-3.
Ada pula untuk Untuk mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di luar daerah, serta mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar negeri.
Anggaran lainnya juga ada untuk GratisPol Khusus.
Maluku Utara (1000 Beasiswa) Rp 3 Miliar
Di tahun 2025 melansir situs resmi Pemda Malut, dianggarkan beasiswa sebesar Rp 3 miliar.
Nominal itu diplot untuk anggaran beasiswa S1-S2 bagi putra-putri daerah.
Kalimantan Tengah (Kalteng Maju) Rp 50 Miliar
Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo membawa program 10 Ribu Kuliah Gratis, dengan tagline-nya Kalteng Maju.
Progam bantuan pendidik ini memberikan kuota untuk 10.000 Mahasiswa di 32 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kalimantan Tengah
Pagu anggaran diplot Rp50 miliar untuk program kuliah gratis.
Banten (Satu Desa Satu Sarjana)
Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan total anggaran sebesar Rp123,8 miliar untuk program bantuan keuangan desa pada tahun 2025, yang di dalamnya termasuk pembiayaan untuk program "Satu Desa Satu Sarjana".
Dari anggaran itu, setiap desa di Banten (sebanyak 1.238 desa) disiapkan menerima bantuan keuangan sebesar Rp100 juta.
Lalu, anggaran Rp 100 juta ini kemudian diperuntukkan untuk berbagai kegiatan di desa.
Salah satunya adalah untuk membiayai satu orang calon sarjana penggerak desa, dengan alokasi sekitar Rp20 juta per penerima manfaat (mahasiswa).
Kalimantan Selatan (Studi ke Singapura - Finlandia)
Di Kalsel, melansir situs resmi Pemprov Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyiapkan program beasiswa bagi siswa berprestasi, baik untuk kuliah di luar negeri maupun masuk perguruan tinggi lokal.
Pertama adalah kuota 100 siswa berprestasi untuk studi ke Singapura dan Finlandia.
Untuk ini, Disdikbud Kalsel telah menjalin kerja sama dengan Binawan Singapura dan Finland University.
Selain itu, ada pula program kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis spasial.
Teknisnya, perusahaan akan membantu pembiayaan, sementara Pemprov Kalsel melalui Disdikbud yang menyeleksi siswanya.
Di program kedua ini, target penerima adalah 500 orang.
DKI Jakarta (KJMU) Tertinggi dengan Rp 3,3 Triliun
Provinsi dengan APBD terbesar se Indonesia ini, dikenal sudah memiliki program pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan melalui KJP Plus dan KJMU.
KJP Plus untuk SD/ SMP/SMA/sederajat
KJMU (Karta Jakarta Mahasiswa Unggul) untuk level kuliah
Besaran bantuan ini yakni Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester.
Dana yang diterima nantinya bisa digunakan mahasiswa untuk keperluan bayar UKT dan biaya pendukung personal.
Total anggaran keduanya untuk 2025 adalah Rp 3,3 Triliun. (pra)
