Kondisi itu, kata dia, berpotensi membuat DPRD kecolongan terhadap rincian anggaran.

“Masyarakat itu tidak mau tahu soal pembagian alat kelengkapan dewan, yang mereka tahu adalah fungsi kita mengawasi anggaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali,” pungkasnya.

Jawaban Fraksi Golkar: Belum Ada Pembahasan Internal

Dari internal partai Golkar yang paling disorot, Fraksi Golkar sendiri mengaku belum ada pembahasan terkait pergantian Hasanuddin Mas’ud.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut dirinya bahkan baru mengetahui isu tersebut dari media.

“Sampai saat ini belum ada informasi itu. Saya sendiri malah baru tahu dari teman-teman wartawan. Belum ada informasinya di internal,” katanya.

Ia tidak menampik adanya aspirasi publik yang mendorong perubahan, terutama terkait kekhawatiran praktik KKN dan kedekatan keluarga antara pimpinan legislatif dan eksekutif.

“Kalau itu masukan dari masyarakat, ya Insyaallah akan menjadi bahan diskusi teman-teman di fraksi, kami berterima kasih. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan semacam desakan (resmi) itu,” jelasnya.

Meski belum ada pembahasan resmi, Golkar mengaku tetap membuka ruang terhadap kritik.

“Ya, silakan saja teman-teman mungkin punya asumsi sendiri. Tapi yang pasti, hal itu belum ada pembicaraan di fraksi. Kita lihatlah nantinya,” tuturnya.

Ia menambahkan, isu nepotisme akan menjadi catatan penting ke depan bagi internal partai.

“Tentunya ini akan menjadi catatan bagi kami, baik di internal Fraksi Golkar maupun di DPD Golkar. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi Arusbawah.co masih berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah fraksi lain yang belum memberikan tanggapan, termasuk Fraksi Gerindra, PAN-NasDem, dan PKS.

(wan)