Sikap lebih tertutup ditunjukkan Fraksi PKB. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, secara tegas menyatakan tidak ingin berkomentar jauh soal isu tersebut.

“Ini kan persoalan rumah tangga partai ya. Internal partai, tentu ya tidak bisa berkomentar,” katanya.

Damayanti mengakui isu ini memang mencuat pasca aksi demo 21 April yang menyoroti dugaan nepotisme. 

Namun, ia menilai persoalan itu seharusnya dijawab langsung oleh Partai Golkar sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

“Isu terkait pergantian ketua DPRD ini memang kami tidak bisa komen, jadi kami tidak bisa menanggapi betul terkait hal itu,” tandasnya.

Jawaban Fraksi Demokrat-PPP: Ingatkan Profesionalisme dan Soroti Anggaran

Berbeda dengan dua fraksi sebelumnya, Fraksi Demokrat-PPP mencoba memberi catatan lebih luas. 

Sekretaris Fraksi, Nurhadi Saputra, mengaku mengetahui isu tersebut dari media dan media sosial.

“Sampai saat ini saya pun melihatnya di media. Tapi bagaimanapun, itu adalah hak prerogatif dari Partai Golkar sendiri. Kami di sini hanya melihat dan menunggu,” ujarnya.

Namun Nurhadi mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme di tengah isu kedekatan antara legislatif dan eksekutif.

“Kami berharap, walaupun ada afiliasi, fungsi pengawasan dan fungsi bargaining-nya tetap ada. Jadi jangan terlalu mengikatkan hubungan keluarga, harus profesional,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi lemahnya pengawasan DPRD, terutama dalam pembahasan anggaran. 

Menurutnya, eksekutif kerap menyerahkan dokumen anggaran dalam waktu yang sangat mepet.

“Pengalamannya, memberikan buku anggaran itu satu hari sebelum pembahasan. Itu biasanya strategi eksekutif agar pembahasan tidak mendalam atau secara gelondongan saja,” ungkapnya.