ARUSBAWAH.CO - Fraksi-fraksi DPRD Kaltim menjawab terkait isu pergantian Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud.
Dari aksi demonstrasi (21/4/2026) hingga obrolan warung kopi, isu pergantian Ketua DPRD Kaltim terus ramai di perbincangkan hingga media sosial.
Redaksi Arusbawah.co menghimpun jawaban-jawaban dari sejumlah fraksi terkait rumor tersebut.
Hasilnya jawaban seragam yakni tidak ada kepastian, tidak ada sikap tegas, dan mayoritas memilih menyebut ini sebagai urusan internal Partai Golkar.
Sebagai informasi, DPRD Kaltim saat ini terdiri dari tujuh fraksi, yakni Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-NasDem, Demokrat-PPP, dan PKS.
Namun dari tujuh fraksi itu, respons yang berhasil dihimpun datang dari PDI-P, PKB, Demokrat-PPP, dan Golkar.
Jawaban Fraksi PDI-P: Isu Ada, Tapi Itu Kewenangan Golkar
Ketua Fraksi PDI–Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengakui isu pergantian Hasanuddin Mas’ud memang beredar luas.
Bahkan menurutnya, isu tersebut juga dikaitkan dengan tudingan dinasti politik.
“Kalau isu ya ada (dengar). Dan isu yang paling dibicarakan terkait dinasti, itu pun juga dihembuskan oleh masyarakat juga,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Isu itu menguat setelah publik mengetahui bahwa Hasanuddin Mas’ud merupakan kakak kandung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
Kondisi ini memicu desakan, termasuk dari aksi massa 21 April lalu, yang menuntut agar praktik nepotisme dihentikan.
Meski begitu, Samsun menegaskan pergantian pimpinan DPRD tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Itu kewenangan Golkar. Kewenangan internal partai,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa posisi Ketua DPRD merupakan hak partai pemenang kursi terbanyak, sehingga pihak luar, termasuk fraksi lain, tidak bisa ikut campur.
“Hal itu merupakan murni internal, tidak boleh kami mencampuri, terlebih lagi DPRD, kewenangan ada di partai,” tandasnya.
Jawaban Fraksi PKB: Pilih Diam, Sebut Urusan Rumah Tangga Partai
Sikap lebih tertutup ditunjukkan Fraksi PKB.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, secara tegas menyatakan tidak ingin berkomentar jauh soal isu tersebut.
“Ini kan persoalan rumah tangga partai ya. Internal partai, tentu ya tidak bisa berkomentar,” katanya.
Damayanti mengakui isu ini memang mencuat pasca aksi demo 21 April yang menyoroti dugaan nepotisme.
Namun, ia menilai persoalan itu seharusnya dijawab langsung oleh Partai Golkar sebagai pihak yang memiliki kewenangan.
“Isu terkait pergantian ketua DPRD ini memang kami tidak bisa komen, jadi kami tidak bisa menanggapi betul terkait hal itu,” tandasnya.
Jawaban Fraksi Demokrat-PPP: Ingatkan Profesionalisme dan Soroti Anggaran
Berbeda dengan dua fraksi sebelumnya, Fraksi Demokrat-PPP mencoba memberi catatan lebih luas.
Sekretaris Fraksi, Nurhadi Saputra, mengaku mengetahui isu tersebut dari media dan media sosial.
“Sampai saat ini saya pun melihatnya di media. Tapi bagaimanapun, itu adalah hak prerogatif dari Partai Golkar sendiri. Kami di sini hanya melihat dan menunggu,” ujarnya.
Namun Nurhadi mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme di tengah isu kedekatan antara legislatif dan eksekutif.
“Kami berharap, walaupun ada afiliasi, fungsi pengawasan dan fungsi bargaining-nya tetap ada. Jadi jangan terlalu mengikatkan hubungan keluarga, harus profesional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi lemahnya pengawasan DPRD, terutama dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, eksekutif kerap menyerahkan dokumen anggaran dalam waktu yang sangat mepet.
“Pengalamannya, memberikan buku anggaran itu satu hari sebelum pembahasan. Itu biasanya strategi eksekutif agar pembahasan tidak mendalam atau secara gelondongan saja,” ungkapnya.
Kondisi itu, kata dia, berpotensi membuat DPRD kecolongan terhadap rincian anggaran.
“Masyarakat itu tidak mau tahu soal pembagian alat kelengkapan dewan, yang mereka tahu adalah fungsi kita mengawasi anggaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali,” pungkasnya.
Jawaban Fraksi Golkar: Belum Ada Pembahasan Internal
Dari internal partai Golkar yang paling disorot, Fraksi Golkar sendiri mengaku belum ada pembahasan terkait pergantian Hasanuddin Mas’ud.
Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut dirinya bahkan baru mengetahui isu tersebut dari media.
“Sampai saat ini belum ada informasi itu. Saya sendiri malah baru tahu dari teman-teman wartawan. Belum ada informasinya di internal,” katanya.
Ia tidak menampik adanya aspirasi publik yang mendorong perubahan, terutama terkait kekhawatiran praktik KKN dan kedekatan keluarga antara pimpinan legislatif dan eksekutif.
“Kalau itu masukan dari masyarakat, ya Insyaallah akan menjadi bahan diskusi teman-teman di fraksi, kami berterima kasih. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan semacam desakan (resmi) itu,” jelasnya.
Meski belum ada pembahasan resmi, Golkar mengaku tetap membuka ruang terhadap kritik.
“Ya, silakan saja teman-teman mungkin punya asumsi sendiri. Tapi yang pasti, hal itu belum ada pembicaraan di fraksi. Kita lihatlah nantinya,” tuturnya.
Ia menambahkan, isu nepotisme akan menjadi catatan penting ke depan bagi internal partai.
“Tentunya ini akan menjadi catatan bagi kami, baik di internal Fraksi Golkar maupun di DPD Golkar. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi Arusbawah.co masih berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah fraksi lain yang belum memberikan tanggapan, termasuk Fraksi Gerindra, PAN-NasDem, dan PKS.
(wan)
